Jelang MotoGP Mandalika, Hotel di Lombok Diminta Tak Ketok Harga

Bupati Lombok Tengah mengungkit ratusan makam nenek moyang dikorbankan demi pembangunan Sirkuit Mandalika yang jadi cita-cita Presiden Jokowi. — Hotel di Lombok diminta tak ketok harga jelang MotoGP Mandalika. Foto: Ahmad Viqi/detikBali

Jakarta -

MotoGP Mandalika akan digelar pada 13-15 Oktober 2023 mendatang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pelaku usaha perhotelan di Lombok dan area sekitar tak semena-mena mengetok harga.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaluddin Malady mengatakan, kenaikan harga hotel kerap terjadi saat mendekati event-event besar seperti MotoGP. Dia memprediksi, tahun ini tetap akan ada kenaikan seperti tahun lalu.

"Makanya kami menghimbau pengusaha hotel di Lombok melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi," ujar Jamaluddin Malady di Mataram, dikutip dari Antara, Rabu (26/7).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jamal mengakui imbauan ini berkali-kali ia sampaikan supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lagi ada oknum pengusaha hotel memanfaatkan ajang tersebut untuk meraup keuntungan, namun menimbulkan kesan tidak baik bagi wisatawan.

"Kami sudah sampaikan berkali-kali (pengusaha hotel) harus melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2022. Tentu harus diikuti," kata Jamal di Mataram kemarin.

Mengacu pada Pergub tersebut, batasan menaikkan harga kamar hotel sudah ditentukan sesuai zonasi masing-masing. Misalnya untuk zona 1 kawasan hotel yang dekat dengan Sirkuit Mandalika hanya boleh menaikkan tarif kamar hotel maksimal tiga kali lipat.

Sebagai contoh, jika harga standar kamar hotel Rp 1 juta, maka kenaikan maksimalnya Rp 3 juta. Sementara untuk zona 2 seperti Senggigi maupun di Gili hanya boleh menaikkan harga dua kali lipat dari yang semula Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta.

"Boleh menaikkan tarif tapi maksimal disesuaikan dengan zonasi," tegasnya.

Malidy mengaku tak mau kejadian tahun lalu terulang lagi tahun ini, yakni ada hotel yang mengetok harga terlalu tinggi. Pemprov NTB bersama tim khusus akan memastikan, tak ada hotel yang mengerek harga di luar aturan pemerintah.

"Ada juga Satgas yang memantau. Mereka dari unsur kepolisian, kejaksaan, pelaku pariwisata sendiri PHRI, Astindo, Asita dan lain lain untuk memastikan tidak boleh terulang seperti 2022 yang harganya naik sampai 10 kali lipat," tuturnya.

Dia khawatir, seandainya kejadian yang sama terulang kembali, penonton kapok menginap di Lombok. Imbasnya, kata dia, mereka lebih memilih kamar hotel di Bali yang tak ada kenaikan harga.

"Kalau harga kamar hotel tinggi pasti mereka menginap di Bali. Belanja, makan di Bali. Kalau sudah begitu terus kita ndak dapat apa apa. Kasihan pelaku usaha lain juga seperti usaha transportasi kita dan lain lain," kata dia.