Intip Harga dan Gaharnya Motor Pejabat Pajak: Z600, Sportster, Rebel, RE Classic!

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti gaya hidup mewah para pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), salah satunya soal pamer motor gede, dan berdirinya klub BlastingRijder DJP. Menilik satu-satu pejabat pajak DJP, model moge yang menghiasi garasi beragam, mulai dari merek Jepang hingga Amerika Serikat.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, moge pejabat pajak paling banyak yang digunakan ialah Honda Rebel CMX 500. Beberapa pejabat pajak yang ternyata membeli motor ini, di antaranya Inspektorat Jenderal Awan Nurmawan Nuh, Sekretaris Dirjen Peni Hirjanto, Direktur Transformasi Proses Bisnis Imam Arifin, Direktur Perpajakan Internasional Mekar Satria Utama, dan bahkan Menkeu Sri Mulyani.

Mereka memiliki motor tersebut lansiran 2018-2019 dengan taksiran harga Rp 120 juta - 145 juta. Untuk keluaran terbaru, Astra Honda Motor saat ini memasarkan Honda Rebel seharga Rp 199.838.000.

Seperti diketahui, Honda Rebel CMX 500 merupakan motor gede dengan bekal mesin 471,03cc DOHC, liquid-cooled parallel twin cylinder. Model ini memiliki torsi maksimum 43,6Nm di 5.500 rpm dan menghasilkan tenaga puncak 33,5 kW di 8.500 rpm.

Selain Honda Rebel, pejabat pajak juga memiliki motor Kawasaki ER6, yakni Suryo Utomo, Dirjen Pajak Kemenkeu.

Motor sport Kawasaki ER-6 itu diperkuat dengan mesin kapasitas 649 cc, dua silinder, fuel injection, liquid cooled yang dicocokkan dengan transmisi 6 percepatan. Dan mesinnya mampu menghasilkan tenaga sebesar 53 kw pada 8.500 rpm, dengan torsi 66 Nm pada 7.000 rpm.

Kawasaki ER-6n ini sempat dijual secara resmi oleh PT Kawasaki Motor Indonesia. Namun, saat ini Kawasaki tak mengeluarkan ER-6n versi terbaru. Untuk pilihan motor naked baru, Kawasaki menawarkan jajaran motor Z, mulai dari Z125 Pro, Z900 RS, Z900 hingga Z1000.

Merek lain yang jadi tunggangan para pejabat pajak ialah Harley Davidson. Suryo juga terdaftar memiliki Harley-Davidson Sportster Tahun 2003 senilai Rp 155 juta.

Motor itu tergolong Harley Davidson yang berumur tua atau lebih dari 20 tahun. Motor itu mengusung konfigurasi mesin V-twin khas Harley, berkapasitas 1.200 cc, sehingga mampu mengahasilkan torsi 79 ft-lbs pada 4000 rpm.

Pejabat pajak yang memiliki Harley-Davidson lainnya ialah Arif Yanuar - Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Dia tercatat memiliki Harley-Davidson XL 883 N tahun 2013 senilai Rp 275 juta. Ini merupakan jenis Harley Sportster, paling murah di antara Harley-Davidson yang lain.
Motor ini menggunakan mesin 883 cc yang bisa mengeluarkan torsi 68 Nm, dan tenaga 51 hp di 6.000 rpm.

Merek lainnya, Royal Enfield Bullet Classic juga menghiasi isi garasi Eka Sila Kusna Jaya selaku Direktur Penegakan Hukum. Motor lansiran tahun 2016 itu ditaksir harganya senilai Rp 55 juta.

Suparno yang menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat juga memiliki Royal Enfield Classic, tapi modelnya 500 Battle tahun 2019. Motor khas gaya perang milik Suparno itu ditaksir harganya Rp 90 juta.

Mesin satu silinder 499 cc 4 Tak, berpendingin udara, Electronic Fuel Injection. Output tenaganya diklaim 27,6 dk pada 5.250 rpm dan torsinya 41,3 Nm di 4.000 rpm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang dengan transmisi manual 5 percepatan.

Model motor lainnya Kawasaki Z900, Awan Nurmawan Nuh yang menjabat sebagai Inspektorat Jenderal diketahui punya motor itu lansiran 2013 dengan taksiran harga Rp 110 juta.

Nah, untuk versi keluaran terbaru Z900 harganya saat ini dijual Rp 264,3 juta. Kawasaki Z900 menggunakan mesin 948 cc 4 silinder segaris, di atas kertas bisa memuntahkan tenaga sebesar 125 PS di 9.500 rpm dan torsi 98,6 Nm di 7.700 rpm.

Menkeu Sri Mulyani menaruh perhatian atas viralnya komunitas moge Dirjen Pajak itu. Melalui akun Instagram resmi pribadinya (@smindrawati), ia memerintahkan agar komunitas moge BelastingRijder DJP dibubarkan.

"Beberapa hari ini beredar di berbagai media cetak dan online foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai Motor Gede (MoGe) bersama klub BlastingRijder DJP, yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar," tulis Sri Mulyani dalam unggahannya.

Lebih lanjut Sri Mulyani menekankan pegawai pajak yang memamerkan naik moge itu melanggar asas kepatutasn dan kepantasan publik meskipun moge itu diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi.

"Meminta agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai Moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP," perintah Sri.

"Ini mencederai kepercayaan masyarakat," tutupnya.