Jumat, 22 Mei 2020 14:49 WIB

Supaya Kasus Lelang Motor Jokowi Tak Terulang, Begini Aturan Main Lelang

Rangga Rahadiansyah - detikOto
Motor listrik milik Presiden Jokowi akan dilelang di konser Berbagi Kasih Bersama BIMBO. Hasil lelang didonasikan untuk pekerja seni yang terdampak COVID-19. Lelang motor listrik Gesits bertanda tangan Jokowi. Foto: pool
Jakarta -

Pemenang lelang motor listrik Gesits bertanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilanda kepanikan. Polisi mengungkapkan pemenang bernama M Nuh dari Jambi tersebut adalah orang tidak mampu. Bahkan, M Nuh termasuk warga yang harus mendapatkan bantuan sosial.

M Nuh memberikan penawaran harga Rp 2,55 miliar untuk motor listrik berkelir merah itu. M Nuh meminta perlindungan kepada polisi karena takut ditagih atas lelang yang dimenanginya. Dia tidak mengetahui bahwa acara yang diikutinya adalah lelang. M Nuh justru mengira dirinya akan mendapatkan hadiah.

Sebenarnya dalam lelang kendaraan bermotor ada aturan main untuk membuktikan keseriusan peserta lelang. Menurut Presiden Direktur PT Balai Lelang Serasi (Ibid) Daddy Doxa Manurung, lelang kendaraan bermotor sudah diatur oleh negara dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Namun menurutnya, lelang yang ditujukan untuk donasi seperti yang digelar akhir pekan kemarin mungkin bisa lebih fleksibel.

"Cuma memang risiko-risiko kayak kemarin terjadi, kayak Pak Nuh itu (jika aturan main lelang untuk amal lebih fleksibel-RED)," kata Doxa kepada detikOto melalui sambungan telepon, Jumat (22/5/2020).

Jika mengacu pada aturan, lelang itu harus didaftarkan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, atau balai lelang mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

"Itu ada aturannya, (didaftarkan) H-5," sebut Doxa.

Selanjutnya, acara lelang harus dipublikasikan atau diiklankan. Di hari lelang pun harus ada pejabat yang mewakili atau pejabat lelang yaitu orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Itu bisa dari Pejabat Lelang Kelas I yakni pegawai DJKN yang berwenang atau Pejabat Lelang Kelas II dari swasta yang berwenang.

Selanjutnya
Halaman
1 2
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikoto.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com