"Jadi harus dilihat dulu kondisi yang ada di lapangan. Jika di daerah pinggiran Jakarta (daerah perbatasan antara Jakarta dengan daerah lainnya) masih ada premium (di SPBU), maka tidak ada pengaruh bagi pengguna sepeda motor," tutur Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Sigit Kumala, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Menurut Sigit, lokasi perbatasan antara wilayah penyangga dengan DKI Jakarta, juga relatif mudah dijangkau. Selain itu, dilihat dari populasi sepeda motor yang beredar di Jakarta pada saat jam kerjaΒ baik siang maupun malam terbanyak dari daerah penyangga Jakarta di kawasan Bogor, Depok, Tangerang, serta Bekasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alasan kedua, pemilik sepeda motor di DKI Jakarta, saat ini banyak yang menggunakan bahan bakar beroktan lebih tinggi dibanding premium. Tak sedikit diantara mereka yang mengisi di SPBU Pertamina atau waralaba perusahaan asing seperti Shell atau Total.
Hingga tahun lalu, kata Sigit, penjualan sepeda motor di DKI Jakarta menempati urutan ketiga terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.
Hanya memang, lanjut Sigit, jika alasan penghapusan BBM premium untuk untuk mengerem laju polusi udara atau demi lingkungan, hal itu perlu dipikirkan kembali. Soalnya, para pemilik motor dari daerah di sekeliling Jakarta-lah yang paling banyak berkeliaran di Jakarta.
"Padahal, di sekitar Jakarta itu premium masih ada. Kecuali orang mau berpindah dari motor ke angkutan massal atau angkutan umum," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Ahok mengaku berencana menghapus premium di wilayahnya. Menurutnya, subsidi di premium lebih baik dialihkan untuk subsidi transportasi massal.
"Ya sudah, saya bilang sama Pertamina, disiapkan surat khusus, premium di Jakarta enggak usah saja," kata Ahok di Gudang Bulog Divre Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (2/2/2016).
Selain beban subisi, alasan lainnya penghapusan adalah masalah polusi akibat kendaraan. "Saya juga minta DKI supaya bensin premium dihapus saja. Tidak tepat bila subsidi diberikan ke minyak. Lebih baik subsidi kendaraan transportasi umum," ujarnya.
Warga Jakarta tak perlu pula transportasi pribadi asalkan transportasi massal sudah terjamin. Warga Jakarta juga sudah terjamin dengan jaminan kesehatan dan pendidikan.
"Makanya. ini yang mau kita lakukan agar bisa menekan nilai inflasi negara kita," kata Ahok.
(arf/ddn)












































Komentar Terbanyak
Warga Ngeluh Bayar Pajak Kendaraan Dipersulit, 'Nembak' KTP Asli Rp 700 Ribu
Viral 70 Ribu Motor Listrik buat Operasional MBG, Harganya Bikin Kaget!
Konversi 120 Juta Motor Bensin ke Listrik Terancam Gagal, Cuma Jadi Ilusi