Rencana untuk membatasi jarak tempuh kendaraan motor boleh-boleh saja. Asalkan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia dan pemerintah membuat aturan yang jelas.
Pemerintah pun diharapkan mengajak pelaku industri otomotif untuk menjalankan aturan pembatasan jarak tempuh motor tersebut.
"Mengurangi aktivitas berkendara otomatis mengurangi potensi kecelakaan. Menurut saya itu sudah cukup. Tapi pemerintah harus melibatkan banyak pihak seperti stakeholder dan mengedukasi masyaraat dengan baik, jangan tiba-tiba ada peratuan tapi tidak didukung insfrastruktur dan angkutan umum yang baik," kata Instruktur Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu kepada detikOto, Minggu (18/11/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebaiknya disosialisasikan dalam rencana tersebut, dan melibatkan banyak pihak," ucapnya.
Saat ini polisi berjanji akan merealisasikan aturan pembatasan kendaraan roda dua demi menekan kecelakaan sepeda motor. Yang terpenting dari aturan tersebut adalah adanya manajemen keselamatan lalu lintas yang baik dan mengadakan alat transportasi yang aman, nyaman.
(ikh/ddn)
