Ini yang Dibutuhkan Modifikator di Industri Motor Custom Lokal

Ini yang Dibutuhkan Modifikator di Industri Motor Custom Lokal

Luthfi Anshori - detikOto
Senin, 01 Okt 2018 19:43 WIB
Ilustrasi Modifikasi Foto: Deny Prastyo Utomo
Jakarta - Geliat motor kustom di industri ekonomi kreatif lokal belakangan ini sedang bangkit. Apalagi Presiden Joko Widodo, beberapa kali pernah membeli motor kustom langsung dari sang builder, yang membuat publikasi luar biasa bagi kendaraan roda dua bernilai seni ini.

Namun itu saja belum cukup, para builder masih membutuhkan bantuan nyata pemerintah, terutama menyangkut soal legalitas karya motor kustom yang mereka buat.



SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kemarin Pak Jokowi pesan motor kustom, itu untuk membangkitkan pasarnya aja. Karya kita tetap butuh legalitas (pengakuan)," ujar Ignatius Hendra alias Bingky, builder dari Bikers Station, kepada detikOto di ICE BSD, Tangerang Selatan, minggu lalu.

Hal senada juga diungkapkan Ariawan dari Baru Motor Sport. Menurut Ari, pemerintah harus membuat kebijakan yang melegalkan motor kustom agar bisa dipakai di jalan raya. "Karena namanya motor custom, apalagi jenis chopper, itu pasti rangka bawaan pabrik dicopot dan diganti buatan bengkel. Ini akan jadi masalah kalau dipakai di jalan raya. Kalau motor chopper yang kemarin Pak Jokowi pakai, itu surat-suratnya sudah ada," terang Ari, kepada detikOto, di Palmerah, Jakarta Pusat (1/10/2018).



Untuk mendukung legalitas motor kustom, para modifikator dan pelaku bisnis di industri otomotif roda dua sendiri sebenarnya sudah membuat badan bernama Increase (Innovative and Creative Automotive Society Indonesia). "Nanti salah satu tugas organisasi itu untuk menjembatani suara builder kepada pemerintah, bagaimana caranya membuat motor kustom bisa legal di jalan," terang Ari.

Bicara industri motor kustom di luar negeri, sudah lebih maju dibanding Indonesia, terutama dari aspek legalitas. "Kalau di luar negeri, bengkel dan builder-nya yang diuji. Jadi di sana sudah kayak pabrik massal, tapi motornya kustom. Di Indonesia kita masih kesulitan membuat sertifikasi ini," tutup Bingky. (lth/lth)

Hide Ads