Malaysia Kehilangan Pendapatan Rp 16 T karena Gratiskan Pajak Mobil Baru

Ilustrasi beli mobil — Pemerintah Malaysia kehilangan pendapatan karena gratiskan pajak mobil baru. (Shutterstock)

Kuala Lumpur -

Pemerintah Malaysia mengungkapkan kehilangan pendapatan yang cukup besar karena program pembebasan pajak penjualan dan layanan untuk pembelian kendaraan baru. Program pembebasan pajak mobil baru itu sudah berlangsung dua tahun, atau sejak Juni 2020.

Berdasarkan keputusan terakhir, program diskon pajak mobil baru di Malaysia akan berakhir pada 30 Juni 2022. Pemerintah Malaysia diharapkan bisa memperpanjang program ini. Namun, Menteri Keuangan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengungkapkan, pembebasan pajak kendaraan baru telah diperpanjang tiga kali sejak itu, dan kementerian saat ini sedang mempelajari dampaknya dan mempertimbangkan tindakan selanjutnya.

"Pendapatan yang hilang sebesar 4,8 miliar ringgit (setara Rp 16 triliun) adalah jumlah yang sangat besar yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam kebutuhan mereka," ujar Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dikutip Bernama.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita perlu mempelajari masalah ini secara menyeluruh. Jika kami memutuskan untuk memperpanjang untuk tiga bulan lagi, kami akan kehilangan setidaknya RM 1,2 miliar, dan jika kami memperpanjang untuk enam bulan lagi, kami akan kehilangan sekitar RM 2,5 miliar," sebutnya.

Menurutnya, pemerintah Malaysia juga membutuhkan lebih banyak pendapatan untuk memberikan lebih banyak subsidi bagi rakyat demi menekan inflasi.

Sementara itu, program yang dijalankan pemerintah Malaysia adalah memberikan pembebasan pajak penjualan 100% untuk kendaraan penumpang CKD (rakitan lokal) dan 50% untuk CBU (impor) termasuk MPV dan SUV. Keputusan pada akhir tahun lalu, program itu diperpanjang selama enam bulan sampai 30 Juni 2022.

Sebelumnya, Asosiasi Otomotif Malaysia (Malaysian Automotive Association/MAA) meminta pemerintahnya memperpanjang pembebasan pajak kendaraan. Presiden MAA, Datuk Aishah Ahmad, mengatakan pembebasan pajak kendaraan telah membantu memacu dan mempertahankan penjualan mobil selama pandemi. Karenanya, kebijakan itu diharapkan bisa diperpanjang sampai akhir tahun.

"MAA telah mengusulkan Kementerian Keuangan untuk memperpanjang pembebasan pajak penjualan. Tapi sejauh ini, kami belum menerima umpan balik apa pun," katanya

MAA berharap pembebasan pajak penjualan kendaraan akan diperpanjang hingga akhir tahun. Langkah ini diharapkan menjadi pendorong penjualan dan akan memungkinkan produsen mobil untuk menyelesaikan pesanan konsumen yang belum terpenuhi.