Sabar! Diskon PPnBM dan Wacana Mobil Rakyat Tak Kunjung Jelas

Kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) cukup mendongkrak kinerja industri otomotif. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka pameran GIIAS 2021 Kamis (11/11/2021). — Ilustrasi mobil yang masuk dalam program PPnBM DTP di tahun 2021 lalu Foto: Rifkianto Nugroho

Jakarta -

Sepanjang tahun lalu, pemerintah memberikan program insentif diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 100% dan berakhir pada 31 Desember 2021. Setelah program ini selesai, mencuat wacana 'mobil rakyat', yang konon akan membuat mobil tertentu tidak dikenakan PPnBM.

Hingga kini, baik perpanjangan diskon PPnBM ataupun program mobil rakyat tak kunjung ada kepastian. Tak hanya masyarakat yang diminta bersabar, pihak pabrikan pun tengah menunggu kepastian dari pemerintah.

Direktur Marketing PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Amelia Tjandra mengatakan belum begitu paham dengan istilah mobil rakyat Rp 240 jutaan yang diwacanakan Kemenperin. Daihatsu sendiri masih menggali sejumlah informasi tentang rincian dan usulan itu, termasuk mengenai penggolongan mobil rakyat berdasarkan kriteria pemerintah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertama harga yang dimaksud itu yang mana? Harga off the road atau on the road kah? Atau yang Desember kemarin tanpa PPnBM. Sampai sekarang kami belum tahu," kata Amelia dalam konferensi pers virtual, Kamis (13/1/2022).

"Sama halnya untuk model Daihatsu yang memenuhi syarat mobil rakyat, kan ada beberapa syarat seperti harga, local purchase, dan mesin. Namun selagi belum ada peraturan yang belum keluar, jadi kita masih menunggu," lanjutnya.

Selain Daihatsu, Honda juga tengah menunggu kepastian aturan hingga syarat program mobil rakyat ini.

"Mobil rakyat, kita lagi tunggu aturan resminya. Apa yang keluar dari pemerintah kita ikuti, kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, pada ajang Media Test Drive All New Honda BR-V.

Sementara itu, dari pihak pemerintah ternyata masih mengkaji. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, pemerintah masih membahas nasib diskon PPnBM mobil baru.

"Ke depan apakah kita perpanjang? ini masih terus kita kaji karena kita juga tahu bahwa kita sudah punya logika untuk mobil beremisi rendah," katanya seperti dikutip detikFinance.