Lewat Trans Jawa Naik Mobil Listrik Kini Tak Perlu Was-was

PLN ikut mendukung percepatan program kendaraan listrik yang
diamanahkan dalam Perpres 55/2019 tentang Program Kendaraan Bermotor
Listrik (KBL) Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle). Dukungan
PLN terhadap program ini salah satunya melalui penyediaan
infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik atau
stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). — Ilustrasi SPKLU PLN. Foto: Soraya Novika/detikcom

Jakarta -

Menggunakan mobil listrik di Indonesia kini tak perlu was-was kehabisan baterai. Sebab, infrastruktur pengisian baterai kendaraan listrik kini sudah mulai banyak tersebar. Bahkan, sekarang sudah ada fasilitas pengisian baterai mobil listrik di Tol Trans Jawa.

Diberitakan Antara, PT PLN (Persero) menambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di ruas Tol Surabaya-Jakarta. Menurut Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Bob Saril, SPKLU di tol Surabaya-Jakarta ini merupakan hasil kolaborasi antara PLN dan Jasa Marga.

SPKLU untuk mengeces mobil listrik itu diluncurkan di Rest Area KM 519 B, Sragen, Jawa Tengah. Selain itu, ada tiga SPKLU di lokasi lain, yaitu di Rest Area KM 207 A Palikanci, Rest Area KM 379 Batang, dan Rest Area KM 519 B Sragen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PLN ingin memberikan kenyamanan warga pengguna Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dengan memastikan penyediaan infrastruktur kelistrikan melalui pembangunan SPKLU," kata Bob dikutip Antara.

Sebelumnya, sudah ada 16 SPKLU yang sudah dibangun PLN dan sudah aktif beroperasi. Di antaranya ada di Jakarta, Bandung, Jawa Timur dan Semarang. Perusahaan swasta juga turut membangun SPKLU di 14 lokasi lain di beberapa daerah di Indonesia.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengapresiasi pengadaan SPKLU di Rest Area KM 519.

"Ke depan orang harus mencintai mobil listrik sebagai suatu kenyamanan, salah satunya bisa mengecas (mengisi baterai) di mana-mana, SPKLU ini jadi langkah tepat. Kalau seandainya biaya pengadaan ini Rp 200 juta, kita pasang dulu di kantor-kantor yang banyak orangnya, seperti gubernuran dan DPR," katanya.