PLN Siap Terima Bisnis SPKLU

Jakarta - Perkembangan infrastruktur kendaraan listrik membuka peluang bisnis baru di Indonesia. Layaknya SPBU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) bisa juga dikelola oleh swasta atau perorangan di luar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tentunya juga akan membangun infrastruktur kendaraan listrik siap menerima kerja sama swasta dalam membangun SPKLU.

"Kalau misal mobil udah banyak kayak SPBU nanti, swasta mau bikin juga bisa. Kayak Pertamina ada tipe 31 dan 34 seperti itu ke depannya," ujar Senior Manager General Affairs PLN UID Jakarta Raya Tris Yanuarsyah di sela-sela persiapan konferensi pers Jakarta E-Prix di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019) lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kendati sudah dapat memasok daya SPKLU untuk pihak ketiga, Tris belum melihat keuntungan investasinya saat ini masih berjalan lambat. Alasannya tentu sudah jelas karena kebutuhan SPKLU yang masih sedikit dari volume mobil listrik itu sendiri.

"Yang punya mobil aja baru seberapa sekarang. Kalau kita invest kapan kembalinya," lanjut Tris.

Saat ini PLN sedang menggodok standarisasi dari sebuah SPKLU. Namun tantangan utama infrastruktur ini menurut Tris ada pada ekosistem mobil listrik. Sementara itu PLN menyatakan sanggup memenuhi kebutuhannya.

"Kita sekarang lagi ngerancang standarisasinya seperti apa. SPKLU itu seperti apa. Daya tersedia sekarang, tantanganya yang punya mobil belum seberapa," pungkasnya.

Berbicara mengenai tarifnya pun masih belum ada ketetapan pasti. Namun, Tris memperkirakan biaya pengisian daya kendaraan listrik di SPKLU diperkirakan sebesar Rp 2.400 per kWh.

"Belum ditetapkan untuk ini, kisaran sekitar Rp 2.400 per kWh, tapi kan belum ditetapkan juga," tutupnya.