Bagi pengguna mobil pribadi kebijakan ini tentunya merugikan. Sebab mobilitas mereka dengan kendaraan menjadi terbatas. Maka itu ada secuil kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut bisa membuat para pengguna mobil berpindah ke sepeda motor.
"Karena kena ganjil-genap, orang bisa berpindah ke moda yang lain. Nah kami khawatirkan roda dua akan meningkat karena ini," kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.
Pendapat ini didukung kajian ilmiah yang dilakukan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB). Menurut Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin, motor jadi kendaraan paling banyak mengeluarkan polusi.
"Hasil kajian kami, sepeda motor itu penyumbang emisi tertinggi sampai 44,53 persen, mobil pribadi hanya 16 persen, dan bus 21 persen, karena memang masih banyak juga bus yang pakai solar," terang Safrudin.
Maka dari itu, Bambang menyarankan bahwa kebijakan ganjil-genap semestinya tak harus diterapkan dalam jangka waktu yang lama, supaya tidak banyak orang yang beralih ke kendaraan roda dua.
"Kebijakan ganjil-genap itu, temporary (sementara-Red), bahkan saya dulu pernah ngomong, nggak boleh ganjil-genap lebih dari setahun," terang Bambang.
Bambang juga menekankan, kebijakan ganjil dan genap saat ini lebih kepada untuk mengatasi polusi, bukan untuk penanganan kemacetan.
"Sekarang kita lebih ke masalah polusi. Saya nggak bicara lagi soal kemacetan, kemacetan itu relatif, kita nggak bisa tuntaskan semua problem kemacetan, sekarang konsennya adalah polusi," jelasnya.
Bambang mencontohkan kesuksesan ganjil-genap saat pesta Asian Games 2018 di mana kebijakan tersebut mampu mereduksi gas CO2 rata-rata sebesar 20-30 persen.
"Berkat ganjil-genap seharian saat Asian Games itu bisa mengurangi polusi udara sampai 20 persen. Nah dari situlah maka ada perluasan ganjil-genap," kata Bambang.
Simak Video "Ingat! Kendaraan Bernopol Genap yang Boleh di Kota Bogor Hari Ini"
[Gambas:Video 20detik]
(lua/rgr)
