Jualan Seret di India, Suzuki Dihantui Isu PHK

Jualan Seret di India, Suzuki Dihantui Isu PHK

Ridwan Arifin - detikOto
Minggu, 11 Agu 2019 18:11 WIB
Jualan Seret di India, Suzuki Dihantui Isu PHK
Suzuki. Foto: Dadan Kuswaraharja
Jakarta - Isu terkait gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) juga sampai di India. Salah satu produsen mobil terbesar, Maruti Suzuki menyebut telah memangkas sejumlah tenaga kerja kontrak untuk mengatasi turunnya penjualan mobil.

Mengutip laporan Reuters, Sabtu (10/8/2019) disebutkan PHK dipercepat sejak bulan April. Dalam data yang diberikan, sebanyak 18.845 pekerja kontrak di Maruti Suzuki hingga Juni 2019 dalam enam bulan terakhir. Jumlah pekerja turun 6 persen atau 1.181 dari periode yang sama dibandingkan tahun lalu.


Pemangkasan pekerja ini merupakan imbas dari penurunan penjualan. Disebutkan, penurunan penjualan menjadi yang terburuk dalam satu dekade.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Maruti Suzuki sebelumnya juga sudah mengatakan telah memangkas produksi sebesar 10,3 persen dalam enam bulan pertama tahun 2019.

Soal kapasitas, Maruti Suzuki menyandang status nomor dua di India dalam memproduksi kendaraan penumpang. Namun jumlah produksi tidak sepadan, sebab terjadi penurunan penjualan sebesar 33,5 persen pada Juli menjadi 109.265 kendaraan dibandingkan Juli 2018.

Chairman of Maruti Suzuki, RC Bhargava mengatakan kepada Reuters bahwa tenaga kerja dikurangi untuk mencerminkan sedang terjadi perlambatan dalam bisnis.

Dalam dunia bisnis perlambatan ekonomi terjadi ketika penjualan turun, biaya membengkak, dan supply melebihi demand. Hal ini menjadi alasan terkadang produsen mobil memiliki pekerja temporer atau kontrak.


"Salah satu konsekuensi dari perlambatan adalah pemain yang lebih lemah merasa sulit untuk bertahan hidup. Kapan konsolidasi terjadi dalam bisnis? Hanya ketika terjadi masa sulit," kata Bhargava.

Maruti Suzuki yang sebagian dimiliki oleh Suzuki Motor Corp Jepang mengatakan tidak mengurangi tenaga kerja tetap yang mencapai 15.892 pekerja. Lebih lanjut, mereka menolak apakah akan terjadi pengurangan lagi atau kembali melakukan perekrutan.


(riar/dry)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads