Rabu, 23 Mei 2018 14:43 WIB

Mobil Listrik Nasional, Gaikindo Minta Tidak Buru-buru

Ruly Kurniawan, Khairul Imam Ghozali - detikOto
Colokan mobil listrik Foto: Grandyos Zafna Colokan mobil listrik Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan pemerintah agar ada kendaraan listrik bermerek nasional. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menanggapi langkah itu. Gaikindo menyarankan bahwa Indonesia jangan tergesa-gesa untuk membuat langkah besar tersebut.

Disebutkan oleh Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoi, masih banyak persoalan yang harus disiapkan oleh Indonesia sebelum benar-benar merakit mobil listrik nasional. Maka lebih baik berjalan perlahan dahulu saja sembari menyiapkan infrastruktur dan kebijakannya.

"Mobil listrik tujuannya agar emisi gas buang yang lebih bersih dan mengurangi bahan bakar fosil, sehingga lebih hemat. Nah ini kita harus lihat dari segala arah ke-2 tujuan tersebut mulai dari biaya, penelitian komponen baterai, sampai dengan infrastrukturnya. Jangan sampai semua komponen kita impor karena kan Indonesia tidak punya lithium-ion. Jangan sampai kita jadi penjahit (semuanya impor, di Indonesia hanya merakitnya saja)," kata Nangoi kepada wartawan di Jakarta.



"Jadi biarkan berkembang secara alamiah. Kementerian Perindustrian sedang berkerja, mencari jalan keluar untuk mobil listrik. Mereka bilang nikel sedang diteliti untuk menggantikan lithium ion di mobil listrik. Karena kalau mobilnya pakai lithium ion, kita tidak punya bahan bakunya. Lithium ion pun sekarang sedang naik nih. Negara yang punya itu ada di Bolivia, China, dan beberapa negara," lanjutnya.

Soalnya, kalau semuanya di impor dan Indonesia hanya menerima tempat jahit mobil listrik saja akan ada risiko bahwa harga mobil akan terus meningkat. Selain itu, industri otomotif lainnya pun akan tersuntik mati karena hal tersebut.

"Karena mobil kan sudah tidak ada knalpot, hanya ada kursi, karpet, dan setirnya saja. Dan ini yang malah mematikan industri kita nantinya kalau semuanya diimpor. Lagipula kalau kita tergantung dengan itu (semua komponen impor termasuk baterai dan motor listriknya), kemungkinan harga mobil akan naik terus karena semuanya impor. Apalagi kalau baterainya belum bisa kita buat. Jadi ketergantungan," ujar Nangoi.



Namun dalam rangka mengabulkan harapan Pemerintah RI yang sekiranya 20 sampai 30 persen mobil di Indonesia pada 2025 adalah kendaraan rendah emisi, menerapkan mobil hybrid dan plug-in-hybrid dinilai sebagai langkah strategis. Jadi tidak serta merta langsung ke mobil listrik.

"Hybrid atau plug-in-hybrid kan kita sudah ada. Honda, BMW, Mercy, Toyota, sampai truk pun ada. Nah ini saja dahulu, sembari menyediakan infrastruktur dan peraturan yang lebih baik," kata Nangoi.

"Kita dukung Pemerintah dalam hal ini, karena pemerintah Indonesia sudah memiliki blueprint-nya untuk kesana. Jadi kita harus masuk ke hybrid dulu, lalu plug-in-hybrid, 1 liter bensin mobil bisa menempuh 70 km. Jadi, biarkan secara perlahan-lahan. Tolong jaga industri kita yang saat ini sedang berkembang," ujarnya.

Gaikindo meminta pemerintah juga memperhatikan industri otomotif yang saat ini tengah tumbuh. "Dari pada gelondongan dari sana (luar negeri) lebih baik kita bikin di sini, tapi musti lihat yah, perhatikan juga industri lokalnya, sayang kita sudah bangun puluhan tahun," lanjutnya.

(ddn/ddn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikoto.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed