Niat Mobil LCGC Harus Pakai Bensin Non Subsidi Ditagih

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri kembali menagih kepada Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat soal efektifitas kebijakan mobil murah (LCGC) terkait larangan penggunaan BBM bersubsidi. Orang nomor satu di Kemenkeu ini sempat mengirimkan surat resmi kepada MS Hidayat.

Sementara itu, MS Hidayat mengaku sudah mengirimkan jawaban mengenai surat Chatib tersebut. Namun Chatib belum menerima dan membaca surat tersebut.

Dalam suratnya, Hidayat menjelaskan mobil Low Cost Green Car (LCGC) mengkonsumsi BBM 20 km/liter, sedangkan mobil non LCGC rata-rata mengkonsumsi BBM 12 km/liter.

Dengan asumsi pemakaian BBM adalah 8 liter per hari, maka penghematan BBM bila menggunakan mobil LCGC di tahun 2014 dengan produksi 150.000 unit diperkirakan 175.200.000 liter/tahun.

"Secara teknis Menkeu Keuangan dan Perindustrian akan membahasnya. Karena jangan lupa juga bahwa ada terjadi penghematan pemakaian 60% dari pemakaian BBM LCGC," kata Hidayat ditemui seusai rapat tertutup dengan Menkeu Chatib Basri di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Hidayat mengatakan dalam suratnya, LCGC memberikan dampak positif terhadap industri otomotif dalam negeri. Selain bisa menekan impor kendaraan bermotor, industri ini pun bisa mendorong investasi di dalam negeri.

"Program ini sejak 2013 menghasilkan 52.000 unit. Di 2014 diperkiraman 150.000 unit. Tahun ini kita ekspor ke Pakistan, Filipina dimulai dengan 1.000 unit per bulan. Dampaknya di Industri sudah ada 5 merek Agen Pemegang Merek (APM) yang terlibat," papar Hidayat.

Ia mengatakan para APM sudah berinvestasi total US$ 6,5 miliar, mencakup US$ 3,5 miliar bidang perakitan dan US$ 3 miliar industri komponen dan pendukung.

"Sudah tumbuh komponen pendukung lebih dari 100 pabrik antara lain engine, parts, body and chassis, suspension, dan lainnya. Dalam 5 tahun ke depan kami mengharapkan 100% dibuat semua di sini," imbuhnya.

Mendengar jawaban tersebut Chatib Basri merespons tajam. Pada dasarnya, Chatib setuju dengan keberadaan industri mobil murah di dalam negeri yang bisa berdampak positif pada penerimaan pajak negara dan industri.

Namun menurut mantan Kepala BKPM ini, fokus perhatian dari kementeriannya adalah bukan pada penerimaan pajak negara, melainkan pemakaian BBM bersubsidi, karena pada peraturannya mobil LCGC seharusnya menggunakan BBM non subsidi (Pertamax).

"Concern dari kemenkeu bukan dari revenue pajaknya. Tapi concern utama kita adalah pada penggunaan BBM bersubsidi. Nanti kita lihat solusinya sama-sama. Nanti proses kontrolnya tidak mudah. Dari kemenkeu itu adalah mengenai penggunaan BBM bersubsidinya," tegas Chatib.

(zul/syu)