'Bukan Warga Jakarta yang Bikin Macet Ibukota!'

Jakarta - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar Ashraf Ali menilai kemacetan Jakarta tidak disebabkan aktivitas warga Jakarta. Namun karena banyaknya pelaju dari kota satelit seperti Depok, Bogor, dan Tangerang.

"Misalnya kendaraan dari Depok, coba survei saja kendaraan dari pukul 05.00-08.00 WIB itu yang datang dari Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, coba kalau Sabtu kan nggak macet. Itu tandanya rakyat Jakarta sendiri itu nggak bikin macet," katanya.

Hal ini disampaikan Ashraf yang juga Ketua FPG DPRD DKI ini kepada wartawan di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (20/12/2012).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Karena itu, menurut Ashraf, kebijakan yang disiapkan Jokowi dan Ahok yang membatasi kendaraan dengan nopol ganjil-genap untuk mengurai macet dirasa belum tepat. Ide meniadakan premium dari Jakarta agar masyarakat beralih ke angkutan umum juga dirasa kurang tepat.

"Kalau menurut saya, apa pun yang mau dilakukan dengan adanya pembatasan premium gampang diakalin, kan bisa saja beli di luar Jakarta, misal di Bekasi paling setengah jam dapat. Kebijakan penghapusan premium, kebijakan ganjil-genap, Electronic Road Pricing (ERP), sebenarnya bukan itu yang penting," kritiknya.

Yang harus didahulukan, menurut Ashraf, adalah penyediaan alat transportasi massal yang memadai sehingga masyarakat DKI Jakarta lebih mudah bepergian dengan aman dan nyaman.

"Moda transportasi umum harus ditingkatkan kemananan dan kenyamanannya. Itu yang menjadi prioritas. Kalau itu sudah berjalan dan tersedia maka otomatis masyarakat terdorong menggunakan kendaraan umum," sarannya.

Kritik kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut juga disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD DKI dari FPD, Sandy. Ketimbang merencanakan meniadakan premium di DKI, dia mendorong Jokowi dan Ahok lebih fokus membangun Jakarta.

"Saya rasa itu domainnya pemerintah pusat. Kalau mereka peduli dalam penghematan energi yang ada korelasi dengan subsidi itu bagus, tapi kewenangannya untuk memutuskan itu ada di pemerintah pusat. Kita akan lebih menghargai lagi kalau mereka berdua bisa fokus demi pembangunan Jakarta," saran Sandy.

(ndr/syu)