.webp)
Ketika Menteri Perindustrian MS Hidayat ditanya wartawan apakah dirinya tidak ada niatan untuk mendorong merek-merek lokal menjadi mobil nasional, dia pun menjawab bahwa keinginan ada. Tapi masih terganjal beberapa masalah.
"Ada. Saya ada keinginan, tapi apakah itu yang dimaksud euforia masyarakat bahwa itu suatu mobnas? Kalau mereka itu (DPR) membuat kriteria mobnas itu 100% milik Indonesia, terus kalau bisa semuanya dibuat di Indonesia, ya kita mulai dulu yag sederhana," jelasnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/1/2012).
"Karena kemampuan kita baru di situ. Tapi klo seperti yang you tadi ngomong (menggandeng prinsipal asing terlebih dahulu), itu barangkali bisa menggandeng investor atau menggandeng merek lain untuk joint. Di india itu, Suzuki Maruti adalah produk yang sangat laku, itu produksi nasional Maruti yang joint dengan suzuki, Maruti itu lokalnya India," tambahnya lagi.
"Kebijakannya adalah kita bisa melahirkan mobnas, kriterianya kita buat yang jelas, tapi mendukungnya yang rasional dan tidak emosional," imbuh Hidayat.
Ketika kriteria sudah jelas dibuat, maka kebijakan pemerintah menurut Hidayat dapat diarahkan untuk membantu mobil nasional itu. Tapi tidak sepenuhnya melindungi karena terbentur perjanjian dagang internasional.
"Untuk keistimewaan khusus barangkali nanti pemerintah akan membantu untuk membelinya. Tapi kalau anda membuat kebijaksanaan pajak, itu harus berlaku tidak boleh diskriminatif, berlaku bagi semua merek," kata Hidayat.
"Karena itu adalah peraturan WTO yang sudah diratifikasi, dan sudah diratifikasi oleh DPR kita tahun 1994. Bahwa tidak boleh terjadi diskriminasi pada trade mark," cetusnya.
"Dan harus ada investornya, baik BUMN maupun swasta nasional," pungkas Hidayat.
(ddn/ddn)
Komentar Terbanyak
Awas Kaget! Segini Pajak BYD Atto 1 Bila Tak Lagi Dapat Insentif
Naik Gila-gilaan! Intip Perbandingan Harga BBM RON 98 di RI Vs Negara ASEAN
Diduga Mirip Produk China Rp 8 Juta, Kok Bisa Motor MBG Tembus Rp 40 Juta?