Gaikindo Tolak Kenaikan DP Kredit

Jakarta - Produsen kendaraan yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menolak rencana kenaikan uang muka (DP) kredit kendaraan.

Alasannya, kenaikan DP kendaraan tidak tepat di saat meningkatnya penjualan kendaraan roda empat dan roda dua. Selain itu di sektor otomotif kredit macet NPL (Non Performing Loan) tidak terlalu parah.

"Biarkan lembaga pembiayaan yang mengatur semua itu. Leasing pintar-pintar. DP naik tidak tepat di tengah membaiknya pasar otomotif, penjualan mobil bisa capai 830 ribu unit tahun ini loh," kata Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto di Jakarta.

Sementara itu Ketua IV Gaikindo yang juga Direktur Pemasaran PT Krama Yudha Tiga Berlian, Rizwan Alamsjah mengatakan kenaikan kredit akan menyebabkan kekhawatiran masyarakat. Soalnya pertumbuhan transportasi adalah lambang pertumbuhan ekonomi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kredit konsumsi sempat naik dan itu akan menimbulkan kekhawatiran. Transportasi darahnya pertumbuhan ekonomi. Kalau risiko dikurangi maka otomotif menurun," sahut Rizwan.

Di sisi lain Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Wiwie Kurnia mengatakan kenaikan uang muka untuk kredit kendaraan merupakan wacana yang baik. Namun harus jelas dan sampai menyimpang.

"Kita tidak mengharapkan suatu kebijakan yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di Indoensia. Boleh saja tapi jangan menyimpang," harapnya.

Sehingga kebijakan tersebut sejalan dengan rencana para pelaku industri otomotif yang ingin memajukan industri otomotif ke angka penjualan 1 juta unit dan terbesar di ASEAN.

Sektor Pertambangan Kena Dampak

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto menyakini sektor pertambangan di dalam negeri lambat laun akan terkena imbas dari kebijakan tersebut.

"Kalau kendaraan komersial DP 30 persen, pebisnis tidak jadi beli. Bagaimana pembangunan kita. Batubara harus diekspor, kalau tidak mana pemasukan negara. Ini pembangunan. Ini hati-hati sekali dan bisa kontra produktif dan bakal menghambat pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

(ikh/ddn)