ERP Rawan Disalahgunakan Pengguna Jalan

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih mengkaji pembatasan kendaraan dengan pola jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Tarif yang diusulkan mencapai Rp 50.000-Rp 100.000.

Namun sistem ERP bakal tidak sesuai perencanaan jika masyarakat Jakarta pengguna roda empat tidak mematuhi sistem tersebut.

"Sistemnya seperti apa, kalau seperti yang di Singapura? Kalau memang iya harus dibekali sistem yang memadai. Soalnya akan disalahgunakan oleh pengguna mobil yang tidak menggunakan alat ERP. Kalau sudah begitu orang akan masuk sembarangan. Terus kalau tertangkap kamera, tilang mau dikirim ke siapa. Nanti salah orang," ujar CEO PT Astra International-Peugeot Constantinus Herlijoso di Jakarta..

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Maka dari itu menurutnya pemerintah harus memikirkan hingga sisi negatif sistem ERP. Jika tidak sistem tersebut bakal kacau.

"Kalau orang yang tidak punya alat, terus tertangkap kamera, mau nagih ke siapa. Buat kita (produsen mobil) sebenarnya tidak ada masalah selama ini untuk mengurangi kemacetan yang didukung dengan regulasi yang memadai demi kelancaran jalan. Dan selama tidak ada pengguna mobil yang memanfaatkan sistem itu (ERP)," pungkasnya.

Namun lanjut Herlijoso ada sistem yang lebih rasional dalam mengatasi kemacetan selain ERP, yakni sistem pelat nomor polisi ganjil genap.

Soalnya seperti yang dijelaskan Herlijoso, sistem tersebut tidak mengeluarkan dana banyak, sementara sosialisasinya cukup mudah ke masyarakat.

"Itu yang paling gampang, investasi dari pemerintah tidak terlalu banyak, edukasi tidak terlalu sulit. Secara aturan tidak terlalu sulit dimengerti, dan pelasanaan di lapangan gampang. Saya rasa itu paling gampang dan masyarakat akan cepat beradaptasi," imbuh pria berkacamata itu.

Apakah peraturan ERP ini akan mengurangi penjualan mobil? Menurutnya tidak masyarakat toh tetap akan tetap beli.

"Untuk produsen mobil tidak berlaku. Karena semua orang beli mobil untuk dipakai ke manapun," tutupnya.

Produsen Mobil Bukan Penyebab Kemacetan

Sementara Presdir PT. Mazda Motor Indonesia Yoshiya Horigome mengemukakan sudah saatnya kemacetan yang makin hebat di Jakarta ini diurai. Namun dia membantah kalau produsen mobil merupakan penyebab kemacetan.

Kalau dilihat di Indonesia, hanya menyediakan 7 persen untuk sarana transportasi (jalanan). "Dan itu terlalu sedikit bila dibandingkan Jepang yang menyediakan hingga 21 persen untuk sarana transportasi untuk jalanan," ujar Horigome.

"Sehingga kalau industri otomotif yang sering dikambinghitamkan, menjadi penyebab utama kemacetan. Saya rasa itu tidak tepat," tutup Yoshiya Horigome.

(ddn/ddn)