Mana Lebih Dulu, Perbanyak Peredaran Kendaraan Listrik atau Pembangunan Infrastruktur?

Jakarta -

Kunci utama percepatan kendaraan listrik ialah adanya sinergi antara peningkatan peredaran kendaraan listrik dan ketersediaan infrastruktur penunjang, khususnya SPKLU.

Akan tetapi nyatanya, saat ini para pemangku kepentingan ini seolah-olah masih saling tunggu menunggu. Produsen kendaraan nampaknya masih menunggu kesiapan infrastruktur penunjang kendaraan listrik. Sedangkan para penyedia SPKLU masih menunggu populasi kendaraan listrik yang saat ini masih belum banyak.

Lalu, mana yang sebenarnya harus didahulukan?

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut pengamat otomotif sekaligus akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu kedua aspek tersebut sebenarnya sama-sama penting sehingga harus ditingkatkan secara bersamaan.

"Dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik, penting untuk memperhatikan keseimbangan antara peningkatan peredaran kendaraan listrik dan pengembangan infrastruktur penunjang. Keduanya saling terkait dan perlu diperhatikan secara bersamaan," jelas Yannes kepada detikOto.

SPKLU Fast Charging PLN Foto: Rafly Adli/detikOto

"Dengan memperbanyak jumlah kendaraan listrik yang tersedia di pasaran dapat memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen dan mendorong adopsi kendaraan listrik. Dan dengan pembangunan infrastruktur yang memadai maka akan memberikan kenyamanan dan kepercayaan kepada konsumen untuk menggunakan kendaraan listrik," sambungnya.

Namun, dikarenakan kedua pemain utama ini nampaknya masih saling tunggu-menunggu, maka peran pemerintah sangat dibutuhkan sebagai penengah antara produsen kendaraan listrik dan penyedia infrastruktur.

"Untuk menciptakan sinergi antara produsen kendaraan listrik dan penyedia infrastruktur, peran pemerintah sebagai penengah dan fasilitator sangat penting," tutur Yannes.

"Pemerintah diperlukan untuk mengeluarkan kebijakan dan insentif yang jelas, terstruktur dan memastikan berbagai kemudahan untuk mendorong kerjasama antara produsen kendaraan listrik, penyedia infrastruktur, dan masyarakat yang tertarik dengan berbagai insentif yang diberikan," tambahnya.

Menurut Yannes, pemerintah juga bisa menjadi mediator sekaligus penyedia forum diskusi yang dapat digunakan untuk berbagi informasi, tantangan, dan kebutuhan masing-masing pihak, serta mencari solusi bersama untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

"Pemerintah dapat memfasilitasi forum dialog dan koordinasi antara produsen kendaraan listrik, para peneliti di berbagai universitas bereputasi dan penyedia infrastruktur," ujar akademisi ITB tersebut.