Ada Yang Lebih Penting, Penumpang dan Motor Dibatasi

Jakarta - Digodoknya Standar Pelayanan Minimum (SPM) angkutan umum oleh Departemen Perhubungan, telah memunculkan berbagai polemik. Mulai dari wacana mewajibkan Metro Mini mengunakan penyejuk udara, pembatasan jumlah penumpang dan wacana pembatasan motor.

Sebenarnya kalau kita cermati ada hal yang lebih penting dari hal-hal tersebut tadi, yaitu adanya kepastian angkutan melewati jalur yang semestinya dan kepastian jadwal berangkat dan sampai di tempat tujuan.

Kepastian adanya angkutan umum pada saat diperlukan menjadi alasan utama orang menggunakan kendaraan umum.

Dengan kepastian adanya ketersediaan angkutan umum pada waktu yang terjadwal, membuat orang bisa mengatur waktunya dengan baik tanpa harus kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan kolega dan rekan bisnisnya, karena dengan kemajuan dan perkembangan bisnis, orang dituntut untuk bisa seefisien mungkin menggunakan waktunya.

Inilah hal yang urgensi utama dalam penyediaan angkutan umum bagi masyarakat, sedangkan hal lain seperti fasilitas AC dan lain-lainnya menjadi prioritas setelahnya.

Sungguh aneh jika pada jam-jam sibuk bus-bus terlihat kosong, ngetem berderet, berebut penumpang, berjalan perlahan-lahan menunggu bus lain menyusul hanya untuk mendapatkan penumpang yang lebih banyak.

Kepastian inilah yang tidak bisa disediakan oleh jasa angkutan umum sekarang ini.

Kenapa hal ini terjadi? Menurut pengamatan saya adalah sistem setoran yang diterapkan oleh pengusaha kepada sopir yang menjadi biang keladi.

Sopir mempunyai beban yang sangat berat mulai dari bensin, memberi keuntungan kepada pengusaha, menghidupi kernet dan dirinya serta pungres (pungutan resmi) maupun pungli selama operasioanal.

Seandainya target tidak tercapai maka dirinya yang akan menjadi korban tidak menerima upah sama sekali setelah bekerja keras seharian.

Bahkan kadang-kadang sopir harus nombok setoran atau dengan kata lain harus membayar setelah bekerja, sungguh aneh bukan.

Sehingga dengan beban yang sangat tinggi, sopir akan melakukan apa saja, sesuai pemikiran mereka, mulai dari menaikkan dan menurunkan penumpang dimana saja, ngetem, berebut penumpang, apalagi menerapkan jadwal yang tepat pada perjalanan bus-bus itu, sungguh suatu yang mustahil.

Oleh karena itu wajar kalau ada kebijakan-kebijakan yang akan merugikan dirinya akan menolak mentah-mentah dengan dua alasan, kehilangan jalur basah yang selama ini dinikmati atau kehilangan penghasilan karena jalur sepi akan semakin sepi.

Seharusnya beban berat sopir ini harus ditanggung oleh menejemen perusahaan dengan melakukan inovasi dan efisiensi sehingga menguntungkan.

Dengan jumlah penumpang yang sangat banyak di Jakarta ini, dengan menejemen yang bagus yang didukung oleh regulasi yang baik dari pemerintah, perusahaan akan bisa mengeruk keuntungan dan mensejahterakan sopir serta memberi jaminan sosial seperti dinikmati oleh karyawan perusahaan besar. Yang terpenting adalah sopir harus digaji, sehingga tidak harus memikirkan keuntungan perusahaan, hanya memikirkan tugasnya menjalankan kendaraan tepat, menaikkan dan menurunkan penumpang serta melayani penumpang dengan sebaik-baiknya. Sehingga standar pelayanan dapat dipenuhi.

Lalu bagaimana perusahaan bisa untung? Saya jawab bisa dengan dua hal, yaitu efisiensi dan mengurangi risiko kebocoran pendapatan karena dikorupsi oleh sopir dan kernet.

Efisiensi dengan cara menganalisa jumlah penumpang pada setiap waktu selama waktu operasi, sehingga dapat ditentukan jadwal yang tepat untuk mendapatkan penumpang yang maksimal dan dapat mensubsidi pada jam-jam sepi karena pada jam sepi itu keberadaannya masih diperlukan oleh sebagian masyarakat.

Sehingga nantinya penumpang yang akan menunggu bus bukan bus berjejer menunggu penumpang seperti terjadi pada saat ini.

Ini bisa tercapai dengan adanya regulasi dari pemerintah yang menyusun rute yang optimum sesuai kebutuhan dan dapat merubahnya jika kebutuhan dan keefisiennya menurun.

Dengan regulasi ini, perusahaan juga bisa saling mensubsidi antara rute gemuk dengan rute kering, sehingga kebutuhan masyarakan akan trasnportasi bisa dipenuhi tanpa memberi beban kerugian kepada perusahaan.

Sebagai contoh, bisa saja 1 bis melayani 2 trayek  atau rute jika memang jumlah penumpang sedikit pada 2 trayek tersebut dan selang waktu antara bis dengan bis berikutnya diperlebar.

Adakah sekarang ini 1 kendaraan bisa melayani 2 rute? Mustahil ada sekarang dengan regulasi yang ada.

Yang kedua adalah mengurangi risiko kehilangan pendapatan karena korupsi. Hal inilah yang memicu sistem setoran diterapkan karena kejujuran menjadi barang langka di negeri ini, yang telah memorakporandakan pelayanan jasa transportasi.

Perusahaan seharusnya bisa menerapkan sistem dimana kemungkinan kebocoran tersebut kecil, misalnya sopir tidak menerima uang tunai tetapi dengan sistem kartu pra bayar.

Saya hanya berharap pelayanan transportasi umum menjadi baik, walaupun saya bukan pengguna angkutan umum.

Tetapi dengan peningkatan pelayanan ini, akan mengurangi jumlah pemakai kendaraan pribadi termasuk motor dan akhirnya ikut menyumbang mengurangi kemacetan, karena penyebab kemacetan salah satunya adalah buruknya pelayanan angkutan umum dari sekian banyak penyebab yang pernah saya tulis pada artikel sebelumnya.

Catatan Redaksi:

Tulisan ini merupakan tulisan pribadi Gathot Winarso yang merupakan mahasiswa program doktor di Nagoya University Jepang. Gathot Winarso saat ini bermukim di Jepang.


(ddn/ddn)