Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar Operasi Zebra 2026 secara serentak. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran Operasi Zebra adalah penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai aturan.
Di jalan raya masih banyak ditemui pengguna kendaraan bermotor yang mengakali pelat nomornya. Ada yang tidak memasang pelat nomor di depan atau di belakang, ada pula yang sengaja menutupi angka dan huruf di pelat nomor. Bahkan, ada yang menggunakan pelat nomor palsu. Modus itu kerap dilakukan untuk menghindari kamera tilang elektronik (ETLE).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ancaman Denda Setengah Juta!
Pelanggaran pelat nomor seperti tidak memasang pelat nomor atau menutupi pelat nomor bisa kena tilang. Dendanya bisa sampai setengah juta rupiah.
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 280, pengemudi memakai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor yang tidak sesuai terancam penjara maksimal dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.
Pasal 280 menyebutkan, melanggar tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000. Malah, kalau sengaja memalsukan pelat nomor hukumannya bisa lebih berat lagi.
Sementara itu, Pasal 288 Ayat 1 menyebutkan, melanggar tidak dilengkapi dengan STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, bisa kena pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
Masih Marak Modus Akali Pelat Nomor
Pengamat transportasi yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan ada beberapa motif pelaku dalam memanipulasi pelat nomor. Menurutnya, pengguna kendaraan yang menutupi pelat nomor atau tidak memasang pelat nomor berniat untuk menghindari tilang elektronik.
"Pengendara sengaja mengubah satu-dua angka/huruf, melepas TNKB belakang, atau menggunakan penutup akrilik gelap agar kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tidak dapat membaca karakter pelat secara presisi," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, lanjut Djoko, mereka yang bermasalah menunggak cicilan kendaraan bermotor juga kerap menggunakan pelat nomor palsu atau menutupi TNKB. Hal itu dilakukan untuk mengelabui mata elang (sebutan untuk penagih utang di lapangan) agar kendaraan tidak disita.
"Bisa juga penggunaan pelat nomor palsu atau kabur sering kali menjadi moda awal untuk menyamarkan identitas sebelum melakukan tindak pidana lain, seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penipuan, tabrak lari, hingga aksi kejahatan jalanan (begal)," kata Djoko.
Secara hukum, memanipulasi pelat nomor seperti menutupi, tidak memasang pelat nomor atau malah menggunakan pelat nomor palsu dapat dikenakan sanksi hukum dengan denda maksimal Rp 500 ribu.
"Ada juga indikasi Tindak Pidana Pemalsuan (KUHP). Jika pelat nomor sengaja dibuat baru/palsu dan tidak diterbitkan oleh Korlantas Polri untuk menyesatkan petugas atau publik, tindakan tersebut berpotensi dijerat Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun," ujar Djoko.
