Jangan Cuma Imbauan, Strobo Ilegal Harusnya Dilarang Keras!

Kendaraan Toyota Vellfire di Jaksel dihentikan polisi karena menggunakan strobo. Polisi menegur dan mencopot strobo di mobil tersebut. (Twitter @TMCPoldaMetro) — Mobil pakai strobo. (Twitter @TMCPoldaMetro)

Jakarta -

Road Safety Association (RSA) menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi soal penggunaan strobo secara bijak dan tak melampaui batas. Menurut mereka, penggunaan perangkat tersebut seharusnya dilarang keras dan 'diharamkan' secara nasional.

Rio selaku Ketua Dewan Pengawas RSA mengatakan, larangan penggunaan strobo ilegal sudah disuarakan sejak 17 tahun lalu. Namun, baru kali ini ada reaksi dari pemerintah dan kepolisian.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Baru sekarang negara merespons lebih serius. Itu langkah maju, tapi jangan berhenti di imbauan 'gunakan bijak'. Harus ada instruksi Presiden dan pelucutan nasional," ujar Rio melalui rilis resmi yang diterima detikOto, Sabtu (20/9).

"Pasal 134 UU LLAJ menyebut tujuh kendaraan yang berhak. Pimpinan lembaga negara jelas: Presiden, Wapres, Ketua MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan KY. Daftar ini hirarkis, bukan bebas tafsir," tambahnya.

Polda Metro Jaya melakukan razia terhadap kendaraan yang menggunakan rotator atau strobo. Puluhan kendaraan terjaring dalam razia tersebut.

Mobil pakai strobo di jalan raya. Foto: Istimewa/Instagram/tmcpoldametro.

Menurut RSA, strobo ilegal biasanya dipakai orang-orang yang terjangkit penyakit NPD (Narcissistic Personality Disorder) atau gangguan kepribadian narsistik.

"Bahkan bisa mengarah ke penyakit NPD, ingin diutamakan dan mengabaikan hak orang lain," ungkapnya.

Sebelumnya, Istana Kepresidenan menanggapi maraknya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" di media sosial yang memprotes penggunaan sirine dan strobo oleh kendaraan pejabat. Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas tersebut secara berlebihan.

"Jangan digunakan untuk sesuatu yang melampaui batas-batas wajar dan tetap kita harus memperhatikan dan menghormati pengguna jasa yang lain," kata Prasetyo Hadi.

Prasetyo menekankan aturan memang memperbolehkan penggunaan sirine dalam kondisi tertentu, namun penerapannya harus menghargai ketertiban umum.

"Bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut semena-mena atau semau-maunya itu," tegasnya.

Dia kemudian mencontohkan Presiden Prabowo Subianto yang diklaim kerap memberi teladan dengan tidak selalu memakai sirine saat di jalan raya.

"Bapak Presiden sering ikut bermacet-macet, kalau pun lampu merah juga berhenti, ketika tidak ada sesuatu yang sangat terburu-buru mencapai tempat tertentu. Semangatnya itu," kata dia.