Pemerintah Minta Maaf ke Ojol se-Indonesia, Begini Reaksi Asosiasi

Ketum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, dan massa demonstran ojek online. (Brigitta Belia Permata Sari/detikcom) — Garda Indonesia respons permintaan maaf Menaker soal BHR ojol. (Brigitta Belia Permata Sari/detikcom)

Jakarta -

Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia merespons permintaan maaf Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI) ke mitra driver di Indonesia. Permintaan maaf tersebut merupakan buntut pemberian bantuan hari raya (BHR) yang masih belum optimal.

Menurut Raden Igun Wicaksono selaku Ketua Umum Garda Indonesia, Kemenaker sepatutnya tak meminta maaf soal kacaunya program BHR kemarin. Sebab, menurut dia, bantuan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab aplikator.

"Tidak sepantasnya Kemenaker meminta maaf atas carut marut BHR karena memang BHR ini sebenarnya masih di luar wewenang regulasi Kemenaker, seharusnya yang meminta maaf adalah pihak perusahaan aplikasi bukan pihak pemerintah," ujar Igun kepada detikOto, Selasa (13/5).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Adanya pihak-pihak dari oknum kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan perusahaan aplikasi yang kami sebut sebagai kelompok binaan aplikator telah membuat kisruh mengenai BHR karena membela kepentingan perusahaan aplikator dan kelompoknya sendiri," tambahnya.

Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran terkait pembayaran THR untuk para pekerja. Kemnaker menyebut ojol dan kurir berhak menerima THR.

BHR ojol. Foto: Grandyos Zafna

Menurut Igun, pihaknya dan mayoritas driver ojol di Indonesia tak pernah menjadikan BHR sebagai tuntutan utama. Bantuan tersebut, menurut dia, hanya sebatas bonus. Sementara tuntutan yang menjadi prioritas 'pasukan hijau' adalah mengurangi potongan aplikasi dari 30 persen menjadi 10 persen.

"Kami Garda mendukung langkah persuasif Kemenaker yang sudah berupaya menyerap aspirasi dari kelompok manapun dengan bijak dan bertanggung jawab agar ojol bisa mendapatkan hak dan keadilan walaupun belum optimal," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker RI), Yassierli menyampaikan permintaan maaf ke driver ojek online (ojol) di Indonesia. Perkaranya, pemberian bantuan hari raya (BHR) saat Lebaran kemarin belum berjalan optimal.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli secara resmi melepas 1.200 peserta program pemagangan ke Jepang yang difasilitasi oleh DPW III Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli Foto: Kemnaker

Yassierli mengatakan, perumusan kebijakan BHR dilakukan terburu-buru. Sebab, dalam prosesnya, aturan tersebut sangat dikejar-kejar waktu. Namun, dia mengaku akan melakukan evaluasi.

"Saya juga mohon maaf kalau BHR kemarin saya dan Pak Wamen itu belum optimal, tapi dari awal saya sudah sampaikan kita harus maju," kata Yassierli di Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta, pekan lalu.

Yassierli mengatakan pemerintah juga memperhatikan kondisi keuangan perusahaan transportasi online. Menurutnya, peluang mencairkan BHR akan semakin berkurang bila pemerintah tak segera membuat kebijakan.