Truk Rem Blong Terus Jadi 'Mesin Pencabut Nyawa', Prabowo Harus Turun Tangan

Foto: Olah TKP kecelakaan maut di GT Ciawi. (Sholihin/detikcom)

Jakarta -

Kecelakaan maut yang melibatkan truk mengalami rem blong kembali terjadi. Truk pengangkut galon air minum menabrak sejumlah kendaraan yang sedang mengantre di Gerbang Tol Ciawi 2. Akibatnya delapan orang meninggal dunia dan 11 lainnya luka-luka.

Kecelakaan maut yang diakibatkan truk rem blong sudah berulang kali terjadi. Negara dianggap tidak punya solusi sehingga kecelakaan serupa terus terjadi.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, peristiwa kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2 itu menunjukkan masih minimnya perhatian pemerintah pada keselamatan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kecelakaan truk di jalan raya kerap dinilai terjadi akibat kelalaian dalam persiapan kendaraan. Selain kompetensi pemudi, kondisi kendaraan yang kurang terawat membuat kecelakaan yang melibatkan angkutan barang terus terjadi. Kejadian-kejadian ini mencerminkan lemahnya tata kelola dan kurangnya upaya perbaikan yang seharusnya dilakukan pemerintah," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/2/2025).

Djoko menilai, permasalahan tabrakan beruntun yang berulang atau kecelakaan truk dengan dimensi dan muatan berlebih (overdimension overload/ODOL) tidak pernah mendapatkan solusi dari negara. Kejadian seperti ini merupakan akumulasi karut marut penyelenggaraan atau tata kelola angkutan logistik di Indonesia.

"Pemerintah harus segera mengambil langkah nyata dan terukur dalam meningkatkan keselamatan transportasi darat. Jika masalah ini terus diabaikan, masyarakat akan terus hidup dalam kecemasan dan harus mempertaruhkan nyawa setiap kali menggunakan moda transportasi darat. Kita tidak harus menunggu ada pejabat atau keluarga pejabat yang menjadi korban, sudah banyak nyawa hilang, sehingga harus segera dibenahi," kata Djoko mengutip pernyataan Ketua Umum MTI Tory Damantoro.

Menuru Djoko, setidaknya ada 12 kementerian/lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan logistik antara lain Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pengembangunan Kewilayahan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Polri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemeterian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Bappenas.

"Sejak 2017, Ditjenhubdat Kemenhub mulai membenahi persoalan truk ODOL. Akan tetapi selalu gagal, karena penolakan Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta tidak didukung Kementerian Perdagangan lantaran kekhawatiran inflasi naik. Namun tidak ada upaya dari ketiga institusi tersebut untuk mengusulkan program membenahi masalah ODOL, selain menolak dan menakut-nakuti dengan isu inflasi," ujar Djoko.

Untuk itu, masalah transportasi yang kerap memakan korban jiwa ini perlu ketegasan dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo harus ikut turun tangan menyelesaikan karut-marut masalah transportasi ini.

"Menghapus truk ODOL adalah keharusan bukan pilihan. Indonesia akan terus mengalami kerugian ekonomi dan meningkatnya angka kecelakaan. Kepercayaan publik terhadap tata kelola transportasi akan semakin merosot," kata Djoko.

"Demikian Bapak Presiden Prabowo Subianto, harapan kami agar anggaran keselamatan transportasi tidak ikut dipangkas. Begitu rumitnya persoalan angkutan logistik, mohon Bapak Presiden dapat membentuk Satgas Darurat Keselamatan Transportasi Darat (dengan Ketua dari TNI), mencontoh penanganan Covid 19 yang ditetapkan melalui Inpres. Perlu harmonisasi penegakan hukum (Gakkum). Terimakasih," tulis Djoko dalam surat terbukanya untuk Presiden Prabowo.