Heboh Wacana Pertalite Dibatasi Mulai 1 Oktober, Jokowi: Belum Ada Keputusan

Presiden Jokowi di RSUP Dr Sardjito, Sleman, Rabu (28/8/2024). — Presiden Jokowi buka suara soal pembatasan Pertalite. Foto: Jauh Hari Wawan S/detikJogja

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal rencana pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi seperti Pertalite mulai 1 Oktober mendatang. Dia memastikan, hingga kini belum ada keputusan terkait wacana tersebut.

Bahkan, Jokowi juga menegaskan, belum ada rapat yang membahas soal pembatasan pembelian Pertalite di Indonesia. Hal itu disampaikan usai peresmian gedung baru di RSUP dr Sadjito, Sleman, Yogyakarta.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada rapat," ujar Jokowi, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (28/8).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengendara motor mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU Pertamina di Jakarta, Jumat (24/12/2021). Pemerintah berencana menghapus BBM RON 88 Premium dan RON 90 Pertalite sebagai upaya mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

Pembatasan Pertalite. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Jokowi menjelaskan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi muncul dari keinginan menyelesaikan masalah polusi udara di Jakarta. Selain itu, menurutnya, hal tersebut juga demi efisiensi APBN.

"Ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta dengan polusi. Yang kedua kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025," ungkapnya.

Sebelumnya, rencana pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi mulai 1 Oktober disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Menurutnya, payung hukum untuk mengatur penggunaan Pertalite akan berbentuk peraturan menteri (Permen) ESDM.

Bahlil pun membuka peluang Permen pembatasan BBM subsidi akan berlaku mulai 1 Oktober 2024.

"Memang ada rencana begitu (berlaku 1 Oktober), karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar kan itu ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialis ini yang sedang saya bahas," tutur Bahlil.

Pengendara motor mengantre di SPBU Pondok Gede, Bekasi, Sabtu (3/9/2022).

Pertalite. Foto: Dikhy Sasra

Ketua Umum Partai Golkar tersebut menegaskan, BBM subsidi harus tepat sasaran. Itulah mengapa, dia mendesak agar kendaraan-kendaraan mewah tak ikutan membeli Pertalite. Sebab, BBM tersebut hanya ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah.

"Kalau (mampu kayak) kita masih menerima BBM subsidi, apa kata dunia bos?" kata Bahlil.

Meski demikian, Bahlil belum bisa bicara mengenai kriteria kendaraan seperti apa yang diperbolehkan isi BBM subsidi. Sebab, kata dia, pembahasannya masih terus berlanjut hingga sekarang.