Ahok: Yang Penting Energi Baru, Bukan Cuma Kendaraan Listrik

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) — Ahok Foto: Dwi Rahmawati/detikcom

Jakarta -

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan pemerintah jangan hanya memandang satu teknologi untuk menuju energi yang lebih hijau.

Dia menyukai pernyataan The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) bahwa masa depan industri otomotif jangan diarahkan mengikuti arah politik. Biarkan pasar yang menentukan sikap.

"Prinsip pemerintah kita PT, BUMN, kita di satu sisi akan mendukung ekosistem electric vehicles, tapi kita juga ditugaskan untuk menyiapkan transisi energi, saya suka kutipan dari yang OICA, jangan biarkan politik yang menentukan masa depan mobil," ujar Ahok di GIIAS 2023, di ICE BSD Tangerang, Banten, Selasa (15/8/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini mesti bicara pasar, tren dunia mau ke mana, dan kita secara infrastruktur Pertamina dari geothermal, kilang, pipa, kapal, itu paling seem hidrogen, itu bisa mengganti terminal hidrogen dengan BBM kita, stasiun kita SPBU bisa jadi stasiun hidrogen," jelas dia.

Indonesia diketahui rajin memberikan insentif kendaraan listrik khusus battery electric vehicles (BEV). Bahkan rencananya akan pembebasan bea impor bagi pabrikan mobil listrik yang mau berinvestasi di Indonesia.

Mobil listrik diketahui saat ini mendapatkan beberapa insentif mulai dari bebas PPnBM hingga kebijakan non-fiskal seperti bebas ganjil genap. Dia menilai kebijakan pemerintah tidak semestinya berpihak kepada satu teknologi selama arahnya menuju emisi yang lebih hijau.

"Siapa duluan yang membangun ekosistem, efisien semua, rakyatnya bisa suka beli, itu yang akan unggul. Sama kayak HP Nokia bisa hilang juga kan. Yang penting udah-lah, jangan lawan pasar. Tapi tugas pemerintah jangan pihak sebelah," kata dia.

"Regulasi kalau masih uncertainty, Anda harus dukung semua juga. Anda juga jangan membatasi orang untuk melakukan apa pun karena ini keputusan di pasar."

"Yang penting bagi pemerintah, Anda ini mengadministrasi keadilan sosial, bukan memberikan bantuan sosial. Negara ini didirikan untuk mewujudkan keadilan sosial, keadilan untuk siapa? Keadilan industri otomotif, pembeli, kita itu mengadministrasi pemerintah," jelas dia lagi.