Tolak Keras ERP, Ojol Ancam Demo Besar-besaran di Jakarta!

Jakarta -

Garda Indonesia selaku asosiasi yang memayungi driver ojek online (ojol) di Tanah Air kembali menyerukan penolakan terhadap jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta. Bahkan, menurut mereka, ojol dan kurir siap mengadakan demo besar-besaran.

Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan, penerapan ERP di banyak negara terbukti gagal total. Itulah mengapa, menurutnya, tak ideal jika diterapkan juga di Jakarta. Lebih lagi, itu akan memberatkan pekerja lapangan seperti driver ojol dan kurir barang.

"Atas penolakan terhadap Raperda ERP maupun penolakan atas diberlakukannya ERP, maka Garda Indonesia akan melaksanakan aksi massa besar untuk menolaknya," ujar Igun Wicaksono kepada detikOto, Kamis (23/2).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengendara ojek online melintas di jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (12/1/2021). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat orderan ojek online mulai sepi.

Ojol ancam demo besar-besaran tolak ERP Jakarta. Foto: Rifkianto Nugroho

Sebelumnya, Kadishub DKI, Syafrin Lupito sempat memastikan, ojek online akan digratiskan saat melintas di ERP Jakarta. Namun, hingga kini, aturan tersebut masih terkesan belum jelas. Itulah mengapa, agar semuanya clear, Garda Indonesia meminta ERP tak perlu diterapkan sama sekali.

"Garda akan menurunkan massa lebih besar bersama seluruh lapisan masyarakat pengguna roda dua dari rekan-rekan pengemudi ojol, rekan-rekan kurir pengantar barang, maupun semua lapisan masyarakat pengguna kendaraan apapun untuk menolak ERP," ungkapnya.

Tak hanya di Jakarta, fenomena BTS Meal yang diluncurkan hari ini oleh McDonald's disambut antusiasme warga di Bandung.

Ojol ancam demo besar-besaran di Jakarta tolak ERP. Foto: Wisma Putra

Lebih jauh, Igun juga menyampaikan lima alasan utama mengapa Garda Indonesia menolak keras ERP di Jakarta. Berikut kelima alasan tersebut.

ERP produk gagal di beberapa negara
ERP bukti pemerintah provinsi tidak becus mengurus transportasi massal lalu membebankan kepada transportasi lainnya
ERP program bisnis pemerintah kepada rakyatnya karena melibatkan anggaran dari rakyat untuk pengadaannya, lalu mengutip uang dari rakyat untuk pelaksanaannya.
ERP bukan solusi mengendalikan kemacetan, tunjukan kepada masyarakat hasil kajian terbuka dan independen bahwa ERP akan mengendalikan kemacetan.
ERP hanya akan menjadi sumber menambah pundi-pundi kekayaan/penghasilan bagi para oknum pejabat secara tidak langsung karena adanya uang kas masuk ke instansi pemerintahan lalu akan menambahkan insentif bagi para pejabatnya.

"Menolak ERP adalah harga mati yang akan terus kami perjuangkan untuk dibatalkan sampai kapanpun, DPR RI, Presiden RI, Pemerintah Pusat, DPRD DKI, maupun Pemprov DKI harus membatalkan program ERP ini sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat," kata Igun.