Pengusaha Bus Keluhkan Pembatasan Solar Subsidi

Para pengusaha transportasi bus mengeluhkan pembatasan solar subsidi yang dilakukan perusahaan minyak negara, Pertamina. Melalui wadah Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Timur, mereka mengadu ke Dinas Perhubungan setempat.

PT Pertamina (Persero) melalui subholding commercial & trading, PT Pertamina Patra Niaga, membuat aturan pembatasan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar subsidi. Uji coba ini dilakukan di 34 kabupaten/kota di Indonesia.

Pembatasan solar subsidi ini berlaku bagi kendaraan roda empat pribadi dengan pengisian maksimal hingga 60 liter per hari. Sedangkan untuk angkutan umum orang atau barang roda empat sebanyak 80 liter per hari, dan untuk angkutan umum roda enam sebanyak 200 liter per hari.

Selain kuotanya dibatasi, para pengguna kendaraan tersebut juga wajib meregistrasikan kendaraannya pada aplikasi My Pertamina. Jika tidak, mereka tidak akan mendapat kuota solar subsidi secara penuh dan hanya mendapat jatah 20 liter per hari.

Kebijakan tersebut dinilai menyusahkan oleh para pengusaha angkutan darat. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Organda Jawa Timur, melalui surat bernomor 010/0GD-JTM/1/2023, mereka mengirimkan aspirasinya ke Dinas Perhubungan Jawa Timur.

Surat tersebut menjelaskan poin-poin permasalahan yang ditemui para pengusaha angkutan darat saat ingin mengisi solar subsidi di SPBU Pertamina menggunakan barcode yang didapat dari aplikasi My Pertamina. Berikut detail keluhannya:

1. Pada waktu menginput data kendaraan, mengalami kesulitan saat proses verifikasi, sehingga QR Code diterima cukup lama.

2. Kendaraan-kendaraan yang sudah mendapatkan barcode, ada yang ditolak dikarenakan jatah kuota 1 x 24 jam sudah terpakai oleh kendaraan lain.

3. Ketika akan menambah data kendaraan agar terinput dan terverifikasi, data kendaraan yang sudah terverifikasi terhapus semua, kami harus menginput ulang semua kendaraan dari awal lagi.

4. Apa tidak mungkin ada oknum SPBU yang bermain, terutama disaat pengisian kendaraan yang tidak memiliki barcode bisa mendapatkan solar subsidi dengan menggunakan barcode kendaraan lain yang sudah terdaftar.

Berdasarkan keluhan-keluhan tersebut, Organda Jawa Timur pun berharap pemerintah bisa segera mengambil keputusan yang terbaik dan tidak berlarut-larut. Dikarenakan industri angkutan darat kini sedang berupaya bangkit dan berkembang, setelah dihantam krisis akibat pandemi virus Corona.