Tak Ada Penyekatan Mobilitas, Pemerintah Harus Fokus Melakukan Pengetatan di Daerah

PPKM Darurat di Ibu Kota dinilai belum efektif. Mobilitas masyarakat masih tinggi ditandai dengan kemacetan yang terjadi dimana-mana. — Ilustrasi kemacatan di DKI Jakarta Foto: Pradita Utama

Jakarta -

Pada libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) pemerintah fokus kepada pengetatan dan meniadakan penyekatan mobilitas. Tentu dengan tidak adanya penyekatan mobilitas, masyarakat yang sudah memenuhi syarat dapat melakukan perjalanan ke daerah lain.

Dengan adanya kebijakan terkait pengetatan secara nasional, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) berharap pemerintah juga melakukan pengetatan sampai level daerah.

"Ketika melakukan perjalanan dari simpul utama ke simpul utama, itu memang sudah dilakukan pengetatan bukan pembatasan. Tapi menjadi persoalan yang sulit untuk diduga itu adalah ketika sampai tujuan. Nah, itu namanya adalah transmisi lokal atau mobilitas lokal. Ini yang nggak bisa dikontrol," ujar Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Agus Taufik Mulyono.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan ini memang, mau nggak mau, kami sebagai Masyarakat Transportasi Indonesia memohon ini peran pemerintah daerah sangat besar. Karena kalau tidak, tak bisa pemerintah pusat yang melakukan itu. Karena itu wilayahnya sudah wilayah teritorial di pemerintah daerah," lanjutnya di acara Dialog Produktif Semangat Selasa Sore tentang Aturan Baru Perjalanan Akhir Tahun yang disiarkan oleh Kominfo pada Selasa (21/12/21).

Mengingat penyebaran vaksinasi di daerah belum semasif di kota besar, hal ini menjadi perhatian utama MTI agar tidak ada penularan covid-19 akibat longgarnya mobilitas masyarakat di daerah.

"Lah ini sebenarnya percepatan penularan itu di mobilitas lokal, bukan di perjalanan antar zona atau simpul. Perjalan antar simpul itu hanya membawa virus, membawa covid. Membawa dia, cuma dia tidak tertular, karena dia sudah divaksin dan sebagainya. Tapi orang lain yang di daerah-daerah yang menjadi tujuan itu yang harus dipertimbangkan, karena juga ada komorbid dan sebagainya," papar Agus.

"Jadi yang perlu dikendalikan menurut kami sebagai Masyarakat Transportasi Indonesia adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya patuh terhadap prokes dan itu tentu perlu kolaborasi," lanjutnya.

Agus menegaskan, setiap daerah tentu punya pemimpin yang mengetahui karakteristik rakyatnya. Untuk itu, penting agar pemimpin daerah juga mengetatkan protokol kesehatan, agar mobilitas masyarakat tidak mendatangkan kluster covid-19 di daerah.

"Saat ini yang bisa menghadapi, yang memahami gestur rakyatnya itu siapa? Kalau nggak pemimpin daerah. Siapa yang memahami budaya rakyatnya, kalau bukan pemimpin daerah?," papar Agus.

"Pada tataran-tataran lokal, kami mohon, kawan-kawan kita yang ada di daerah lebih ketat menerapkan pengawasan," tutupnya.