Ganjil-genap Bukan Obat 'Cespleng' Kemacetan di Jakarta

Ridwan Arifin - detikOto
Kamis, 03 Jun 2021 15:57 WIB
Kemacetan terlihat di ruas jalan Ibu Kota pagi ini. Belum berlakunya ganjil genap imbas perpanjangan PPKM mikro disinyalir jadi salah satu penyebab macet.
Masih perlukah Jakarta menerapkan ganjil-genap? Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Kebijakan ganjil-genap (gage) di Jakarta saat ini masih belum berlaku. Sejatinya kebijakan gage diperlukan untuk membatasi mobilitas masyarakat, dan mengurangi kemacetan di jalur utama di Ibu Kota. Namun, gage dinilai bukan 'obat manjur' mengatasi macet.

Volume lalu lintas di Ibu Kota mulai padat dibandingkan saat masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Gage disebut-sebut sebagai kebijakan yang perlu diaktifkan kembali.

Tapi Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Muhammad Halley Yudhistira, mengatakan bahwa kebijakan ganjil-genap berpotensi menurunkan kemacetan, namun dalam jangka panjang perlu kebijakan yang lebih komprehensif.

"Jangan sampai kita over-expectation terhadap ganjil-genap karena ada beberapa kebijakan juga yang membuat orang menjadi over-expectation sehingga menjadikan obat yang cespleng (manjur, Red)," ujar Yudhis dalam Forum Group Discussion bertajuk Pemberlakuan Kembali Ganjil Genap, Rabu (2/6/2021).

Berdasarkan studi yang dilakukan pihaknya ditemukan bahwa gage memang menurunkan volume lalu lintas namun angkanya tidak besar.

"Waktu tempuh perjalanan semakin singkat pasca pemberlakuan ganjil-genap, utamanya pada sore hari. Ada kecenderungan orang mau mengubah perjalanannya di sore hari, tapi kalau pagi sepertinya tidak bisa. Kebijakan ganjil genap menurunkan waktu tempuh per kilometer. Namun dampaknya relatif kecil, hanya sebesar 3-4 persen dan cenderung lebih besar pada saat akhir pekan," ungkap dia.

"Studi kita melihat kebijakan pasca covid, kebetulan MRT buka di 2019, apakah keberadaan MRT bisa meningkatkan kecepatan saat di daerah gage-nya, ada sangat kecil juga 3 persen."

"Saya tekankan di sini adalah bahwa ketika ada gage kita juga perlu pertimbangkan bahwa ketika ada penurunan yang cukup sedikit terhadap pengguna TransJakarta atau malah nggak ada," urainya.

Dia menduga penyebabnya warga masih bisa 'mengakali' supaya tetap bisa melintas pakai kendaraan pribadi di wilayah perluasan ganjil-genap. Misalnya dengan punya mobil berpelat ganjil dan genap, memanfaatkan kelonggaran jalan, dan melintasi jalur-jalur alternatif sehingga hanya memindahkan kemacetan saja.

"Bisa jadi orang pindah ke jalan lain yang mungkin kapasitasnya lebih rendah. Sehingga bisa jadi oke di gage berkurang nih 100 perjalanan, tapi pindah ke jalan lain meningkat 100 perjalanannya dan di saat yang sama kapasitasnya jauh di bawah bawah, jalan-jalan gage, akibatnya jauh lebih macet. Ya itu hipotesa, kita masih belum dapat data detailnya,"

"..atau juga bisa jadi misalkan saya biasanya hari-hari naik kereta, tapi karena tau gage dan mobilnya genap, maka setiap genap, saya pakai, karena tau saya bisa pakai mobil dan di jalanan di gage itu cenderung lebih sepi," ujar dia mencontohkan.

Yudhistira membandingkan kota lain seperti Singapura misalnya sudah menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) menurunkan volume sebesar 15 persen. Di sisi lain, Singapura sudah membuat metroline 203 km. Kemudian London yang sudah memiliki sistem congestion charging dengan metro line sejauh 402 km. Masih jauh bila dibandingkan MRT Jakarta.

"Ada dua negara yang kita bandingkan mirip gage (pembatasan kendaraan pribadi,Red), ada Singapura yang punya ERP, dan London congestion charging sejak 2003. Di London terjadi 15 persen penurunan traffic, 30 persen penurunan delay, 50 persen pengguna mobil pindah ke transportasi umum. Di Singapura volume kemacetan turun mencapai 15 persen," jelas dia,

"Pertanyaannya kok kira-kira kita tidak turunnya (volume lalu lintas) sebesar itu? Hipotesis kami karena memang secara size penduduk Jakarta 10 juta di sensus terakhir, ini bahkan di tahun 2010, dan konteks Jakarta tidak bisa dilepaskan dari bodetabek size-nya kurang lebih 27 sampai 28 juta," sambung Yudhis.

Dia merekomendasikan supaya jangan terpaku dengan kebijakan ganjil-genap. Transportasi umum perlu didorong sebagai alternatif transportasi dari penggunaan kendaraan pribadi. Kemudian beragam alternatif seperti congestion charging, perlu didorong, serta implementasinya perlu dipercepat.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan belum akan meninggalkan ganjil-genap. Rencananya kebijakan gage akan dikawinkan dengan sistem Electronic Road Pricing (ERP).

"Memang dalam pola ERP nanti ada kombinasi sifatnya, karena penerapan ERP tidak totalitas dalam seluruh kawasan ganjil-genap saat ini," tutur Syafrin.

"Tetapi akan dilaksanakan secara bertahap, begitu pada kawasan tertentu sudah disiapkan ERP, tentu di kawasan lain harus dilakukan juga pembatasan dengan pola selektif, mungkin dengan ganjil-genap juga, dan tentu dari sisi layanan angkutan umum, begitu diterapkan ganjil-genap dan ERP juga akan disiapkan yang namanya titik lokasi park and ride, pada simpul-simpul transportasi di ujung-ujung layanan angkutan umum," jelasnya.



Simak Video "Ganjil Genap di Bogor Mulai Berlaku!"
[Gambas:Video 20detik]
(riar/din)