Penumpang Angkutan Umum Keluar-Masuk Jakarta Wajib Rapid Test Antigen, Mobil Pribadi Kok Enggak?

Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal Kapal Pesiar MV Dream Explorer berada di dalam bus setibanya di Pelabuhan JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Sebelum dibawa menuju hotel untuk menjalani isolasi mandiri, 359 WNI tersebut terlebih dahulu menjalani rapid test. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww. — Mobil pribadi keluar-masuk Jakrta juga harus wajib rapid test antigen. Foto: ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI

Jakarta -

Menjelang momen liburan Natal dan Tahun Baru 2021 Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru terkait perjalanan menggunakan transportasi umum. Mulai tanggal 18 Desember sampai 8 Januari 2020 Penumpang transportasi umum yang keluar-masuk Jakarta wajib menyertakan hasil rapid test antigen.

"Jadi begini, untuk rapid test antigen itu kan menjadi kebijakan nasional, artinya bagi maskapai bagi yang akan membeli tiket itu diwajibkan calon penumpangnya melakukan hasil rapid test antigen ketentuannya misal naik maskapai A membeli tiket biasanya itu sudah dipersyaratkan. Nah mulai tanggal 18, sampai dengan tanggal 8 Januari, semuanya wajib disertakan rapid test antigen," kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2020).

Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan menyambut baik perhatian pemerintah akan antisipasi penyebaran virus Corona. Akan tetapi menurutnya, aturan ini kurang lengkap dan seakan membuat masyarakat takut naik angkutan umum saja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seperti yang disampaikan Pak Kadishub ini memang kebijakan nasional. Kalaau kita bicara kebijakan nasional mau tidak mau harus sepakat. Tapi yang harus jadi catatan pemerintah adalah orang berpindah tempat tidak hanya menggunakan kapal laut, kereta, pesawat dan bus saja," tanggap Sani melalui sambungan telepon kepada detikoto, Rabu (16/12/2020).

Menurut Sani kalau alasannya, mencegah rantai penularan, aturan harusnya juga meliputi kendaraan pribadi. Menurutnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana protokol kesehatan selama berpindah tempat dengan kendaraan apapun.

"Ini yang menurut saya ambigu. Artinya ini menggiring orang untuk menghindari angkutan umum ke angkutan pribadi. Sekian kali saya tekankan bagaimana masyarakat yang beralih ke angkutan pribadi tadi? Kalau sifatnya untuk mencegah peningkatan orang terpapar sepakat, namun itu tadi kalau cuma angkutan umum saja apa kabarnya kendaraan pribadi?" Sambungnya.

"Aturan ini hanya buat orang shifting cari angkutan pribadi. Ini seperti kemarin (libur lebaran 2020), tapi lebih soft. Kalau boleh saran pemerintah mengetatkan pemeriksaan apakah kendaraan-kendaraan yang berisikan penumpang ini sudah mematuhi prokes," pungkasnya.