Sistem Transportasi Dinilai Masih Berpihak ke Pemilik Kendaraan

Jakarta -

Masyarakat di kota-kota besar di Indonesia tak sedikit yang mengeluhkan masalah kemacetan. Menumpuknya kendaraan bermotor di jalan raya hingga menghambat waktu perjalanan menjadi pemandangan sehari-hari di kota besar.

Untuk mengatasi kemacetan, menurut Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya S. Dillon, yang dibutuhkan adalah transportasi perkotaan yang terintegrasi dan berorientasi kepada konsumen. Menurutnya, pemerintah harus turun tangan menyediakan sistem yang tidak bergantung kepada kendaraan pribadi.

"Kalau sekarang kita bilang macet, mungkin itu karena selama ini sistem kita yang kita bangun masih berpihak kepada pemilik kendaraan bermotor. Sehingga yang tadinya merasa dikucilkan karena tidak memiliki kendaraan bermotor jadi terpicu untuk membeli kendaraan bermotor, yaitu kendaraan roda dua kebetulan harganya murah," kata Harya dalam webinar bertajuk "Transportasi untuk Merajut Keberagaman" yang ditayangkan secara langsung di kanal YouTube Kementerian Perhubungan, Rabu (19/8/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Harya melanjutkan, keluhan mengenai kemacetan dengan kepemilikan kendaraan bermotor yang terlalu tinggi di kota-kota besar muncul karena selama ini belum cukup berhasil menyediakan angkutan yang terintegrasi dari asal sampai tujuan. Meski, akhir-akhir ini pemerintah telah menggalakkan program transportasi untuk mengatasi kemacetan.

"Lima tahun terakhir memang sudah sangat banyak sekali perubahan, kemajuan yang luar biasa. Sekarang kalau kita lihat, sebagai contoh TransJakarta terus berkembang, dan juga mulai tahun lalu 2019 MRT, saya kira itu suatu pencapaian yang luar biasa," ucapnya.

Transportasi massal itu memang sudah mengalami peningkatan. Namun, menurut Harya, masalah berikutnya adalah first mile atau perjalanan dari rumah ke stasiun/halte dan last mile atau dari stasiun/halte ke tempat tujuan seperti kantor.

"Itu yang menurut saya perlu dibenahi, yaitu mengutamakan angkutan non-motor. Fasilitas pejalan kaki, fasilitas pesepeda yang paling utama sebagai kilometer awal dan akhir, karena kita nggak semuanya rumahnya persis di atas stasiun atau bekerja persis di atas stasiun, untuk menuju stasiun kita butuh pemandu moda. Dan yang paling sustainable, yang paling ramah lingkungan, dan paling berkeadilan adalah dengan mengutamakan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda," tegas Harya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, menyampaikan pihaknya juga sedang menyiapkan peraturan menteri terkait penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan seperti sepeda atau skuter listrik.

"Di sini memang moda transportasi darat berkembang jenisnya. Regulasi kita kembangkan dan juga menyangkut masalah infrastrukturnya. Semua kepentingan ada di sana. Masyarakat yang dari rumah mau ke angkutan umum, bisa menggunakan katakan skuter listrik, berikutnya nanti di angkutan umum kemudian dimasukkan, kemudian menuju kantor menggunakan skuter listrik," sebut Budi.