Jaguar Land Rover Gagal Dapat Dana Bantuan Darurat dari Pemerintah

Jaguar Land Rover semakin kesulitan dalam krisis ini. Foto: Ari Saputra

Jakarta -

Selama setahun terakhir, Jaguar Land Rover (JLR) telah mengalami beberapa masalah keuangan serius yang semakin diperparah dengan merebaknya pandemi virus Corona. Kabar baiknya adalah bahwa JLR menerima bantuan keuangan pada bulan Juni sebesar USD 705 juta atau Rp 10 triliun dari Cina.

Namun, masalah JLR tak tuntas begitu saja. Menurut Financial Times, rencana pencarian dana darurat dari Pemrintah Inggris untuk JLR yang dipegang Tata batal. Laporan tersebut mengklaim pemerintah Inggris menganggap Tata Group memiliki cukup uang karenanya tidak memerlukan bantuan keuangan.

Alasan lain mengapa perundingan gagal adalah persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Misalnya, ada persyaratan dekarbonisasi yang tidak terlalu disukai JLR karena akan mengharuskan perusahaan untuk mempercepat rencana elektrifikasi dan menghentikan model diesel lebih cepat dari yang direncanakan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini, satu-satunya mobil full listrik yang ditawarkan JLR adalah Jaguar I-Pace. Tahun depan rencananya akan tambahan elektrifikasi dengan model XJ generasi baru.

Kendati tak dapat dana bantuan, JLR dan Tata Steel masih melakukan pembicaraan dengan pemerintah tentang potensi keringanan pajak. Pemerintah Inggris juga tidak sepenuhnya lepas tangan. Kabarnya ada rencana di mana JLR dapat menerima pinjaman langsung yang dapat diubah menjadi saham ekuitas dalam beberapa kondisi.

Antara Januari dan Juli tahun ini, JLR telah kehilangan hampir USD 1,3 miliar dan telah dikeluarkan dari daftar dukungan keuangan Bank of England karena peringkat kredit yang buruk. JLR memiliki lebih dari 30.000 karyawan di Inggris. Metode mendapatkan dana JLR lainnya yang dapat ditempuh adalah dari pihak swasta yang kemungkinan kembali dari China.

Sebelumnya JLR juga telah merumahkan 1.100 karyawannya sebagai salah satu upaya menghemat anggaran perusahaan sebesar USD 1,26 miliar (sekitar Rp 17 triliun).