Ratusan Ribu Ton Aki Bekas Diolah ke Pelebur Ilegal?

Peleburan aki bekas ilegal — Ilustrasi peleburan aki bekas ilegal Foto: dok. KPBB

Jakarta -

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan fakta bahwa pelebur aki ilegal dipilih lantaran lebih murah dalam ongkos produksi dan berujung mendapatkan margin keuntungan yang lebih.

"Pelebur ilegal yang di-back up mafia pengumpul aki bekas lebih dipilih oleh pabrik aki untuk memasok timah (lead ingot) dibandingkan dengan pemanfaat resmi karena harga lebih murah dikarenakan pelebur ilegal tidak melakukan pengelolaan lingkungan sehingga biaya produksi menjadi lebih murah," demikian paparan Kepala Penanganan Pengaduan Gakkum KLHK Benny Bastiawan dalam paparannya di webinar Selamatkan Lingkungan Dari Peleburan Aki Bekas Ilegal, Selasa (16/6).

Selain membuat lingkungan tercemar, kondisi ini membuat persaingan tidak sehat, Benny mengatakan banyak pengolah limbah berizin kekurangan stok bahan. Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin atau akrab disapa Puput.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Diduga ada penyimpangan dalam pengelolaan daur ulang aki bekas di mana stok aki bekas cenderung dikuasai oleh middle-man yang kemudian disalurkan ke pelebur illegal, untuk mendapatkan profit margin yang lebih tinggi. Usulan pengaturan untuk penarikan aki bekas secara formal dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab aki, ditentang sebagian produsen aki sejak 2014," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

"Diduga ada pabrik aki resmi yang menerima lead ingot (timbel batangan) dari pelebur ilegal," jelas puput.

Secara hitung-hitungan ada ratusan ribu ton aki (dalam bobot) yang diproduksi di Indonesia, diduga hampir setengahnya diolah oleh pelebur ilegal yang tidak memperhatikan dampak kondisi lingkungan.

"Produksi aki di Indonesia dalam kondisi basah, belum dikuras cairan akinya, itu hampir 800 ribu ton kalau dihitung bobotnya per tahun, kalau sudah di-drain (dikuras) ketemu angka 500 ribu ton per tahun,"

"Jadi agak lucu juga katakan ada lima pelebur resmi di Indonesia, lima-limanya kesulitan bahan baku. Padahal dari kelima pelebur resmi tadi, hanya memerlukan 264 ribu ton, berarti ada sekitar 300 ribu ton lebih yang mau tidak mau masuk ke pelebur ilegal tadi," jelas Puput.