Pemerintah dan APM Perlu Rangkul Usaha Odong-odong

Jakarta - Salah satu inovasi yang dilakukan konsumen otomotif Indonesia adalah melakukan modifikasi kendaraan untuk mengubah dan meningkatkan nilai guna dari sebuah alat transportasi. Salah satunya adalah modifikasi sepeda motor menjadi odong-odong yang sejak beberapa tahun ini semakin ramai menghibur anak-anak.

Kendati memberikan peluang bisnis dan mengais rezeki bagi sebagian orang, pada dasarnya modifikasi kendaraan bermotor menjadi odong-odong ini melanggar aturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia. Meski tak beroperasi di kawasan tertib lalu lintas, melakukan perubahan dari bentuk asli sebuah kendaraan bermotor merupakan sebuah pelanggaran berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bagaikan buah simalakama, menegakkan aturan ini dapat merenggut lapangan pekerjaan seseorang. Di lain sisi keamanan dari sepeda motor yang mengalami perubahan ini memunculkan tanda tanya.

Menurut pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu, jalan tengah dari masalah ini adalah komunikasi antara Pemerintah, agen pemegang merek (APM) kendaraan dan pelaku bisnis odong-odong.

"Pemerintah maupun stakeholders terkait perlu melakukan sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, intensif dan terprogram," kata Yannes kepada detikcom.

Pengawasan yang dimaksud Yannes bukan sebagai penghambat ekonomi kreatif ini. Dengan pengawasan tersebut masyarakat bisa lebih teredukasi dan terjaga keamanannya dalam mengoperasikan odong-odong tersebut.

"Tujuannya agar kreativitas yang ada di masyarakat terkait dengan modifikasi kendaraan bermotor tersebut dapat meningkatkan ekonomi mereka tanpa melanggar hukum. Kedua, melindungi pengguna jalan lainnya dari lalu-lalangnya kendaraan yang berisiko membahayakan baik penggunanya maupun pengguna jalan lainnya," pungkasnya.