Ibu Kota Baru Harus Dipenuhi Kendaraan Listrik

Ilustrasi jalan di Ibu Kota baru. Foto: Antara Foto

Jakarta - Pemindahan Ibu Kota Negara yang baru turut mendapatkan perhatian dari Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. Ia mengatakan layanan transportasi yang ramah lingkungan sudah sepatutnya jadi fokus pemerintahan.

"Ibu kota negara baru yang sedang disiapkan di Kalimantan Timur, sejak awal sebaiknya sudah dirancang sebagai kota pejalan kaki dan dilayani sarana transportasi ramah lingkungan. Sarana transportasi umum yang beroperasi menggunakan kendaraan bermotor listrik," kata Djoko melalui pesan singkat, Senin (2/9/2019).

Ia menghimbau tidak hanya kendaraan umum namun juga menyasar kendaraan pribadi. "Apabila perlu, di kawasan tertentu dalam lingkungan Ibu Kota negara baru nantinya juga diwajibkan memakai kendaraan bermotor listrik," kata Djoko.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan turut disorotinya. Ia berpendapat kendaraan listrik tidak hanya untuk mengurangi polusi namun juga solusi untuk mengurang kemacetan dengan beralih nya masyarakat ke transportasi umum.

"Jika benar-benar serius, untuk transportasi umum harus lebih diprioritaskan. Kalau tidak begitu, polusi berkurang, namun kemacetan tak berkurang, hanya berganti moda. Tidak mengurangi mobilitas menggunakan kendaraan pribadi," kata Djoko.

"Terlebih, tujuan dari menggunakan energi tidak dari fosil bukan hanya mengurangi polusi udara, namun dapat pula mengurangi kemacetan dan menekan angka kecelakaan," ujar Djoko.

Sebelumnya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi juga menyebut kendaraan listrik akan jadi prioritas di Ibu Kota yang baru.

Kendati demikian ia belum bisa mengungkap secara detail sebab belum mendapatkan info lebih pasti terkait RUTR (Rancangan Umum Tata Ruang).

"RUTR (Rancangan Umum Tata Ruang) kita belum tahu juga, pemerintah akan bentuk tim ya dari PU, Bappenas, termasuk kita juga," kata Budi.

"Kalau zonasi RUTR sudah ditentukan tentu nya lebih mudah bagi saya untuk mengatur manajemen lalu lintas nya termasuk moda transportasinya. Tapi prinsip yang disampaikan pak menteri akan saya pedomani jadi kalau bisa para pejabat atau kementerian lembaga yang ada di sana harus menggunakan mobil listrik," ujar Budi.