FOLLOW detikOto
Sabtu, 06 Jul 2019 12:02 WIB
Antisipasi Truk Obesitas, Kemenhub Awasi Karoseri
Petugas memeriksa truk-truk yang obesitas Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta - Kementerian Perhubungan punya cara efektif untuk menekan peredaran truk obesitas. Salah satunya memperketat pengawasan pada industri karoseri. Perusahaan pembuat bak truk ini disinyalir menjadi salah satu sebab mengapa banyak truk menjadi over kapasitas.
"Dari APM-nya, spesifikasi truk memang sesuai regulasi. Tapi begitu masuk karoseri (pembuat bak truk) dimensinya ditambah jadi panjang, sehingga keluarlah truk yang obesitas tadi," kata Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi di Jakarta.
Menurut Budi, saat ini Kemenhub sudah punya tim operasi rancang bangun di karoseri. Tim ini bertugas patroli untuk mengantisipasi proses modifikasi kendaraan yang tidak sesuai UU 22 Pasal 277.
"Jadi kalau di karoseri ada yang enggak sesuai, langsung dilakukan tindakan. Ini sudah kami bentuk. Dan kami harap, di masing-masing provinsi juga dibentuk oleh BPTD gabungan dengan Dishub dan kepolisian. Perlu ada tindakan, terutama di karoseri yang tidak resmi," jelasnya.
Ditambahkan Budi, saat ini Kemenhub sudah mengatur rancang bangun untuk truk, baik dari panjang maupun lebarnya. Jadi karoseri harus menyesuaikan dengan aturan tersebut.
"Begitu mau selesai pekerjaan kan harus ada SRUT (Surat Register Uji Tipe). Nah sebelum SRUT, ini di karoseri akan dibuat berita acara apakah kendaraan tersebut dibuat sesuai rancang bangun yang ada. Jadi petugas kita nanti dari BPTD akan mengukur kendaraan tersebut, kalau enggak lolos, enggak keluar berita acaranya," terang Budi.
"Ini yang terjadi kemarin di Banten, ada sekitar 1.000 lebih dump truck tidak dibuat berita acara, sehingga tidak lolos SRUT-nya. Jadi tidak bisa didaftarkan ke kepolisian. Karena di polisi harus ada SRUT, baru nanti keluar STNK dan BPKB," pungkasnya. (lua/ddn)
"Dari APM-nya, spesifikasi truk memang sesuai regulasi. Tapi begitu masuk karoseri (pembuat bak truk) dimensinya ditambah jadi panjang, sehingga keluarlah truk yang obesitas tadi," kata Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi di Jakarta.
"Jadi kalau di karoseri ada yang enggak sesuai, langsung dilakukan tindakan. Ini sudah kami bentuk. Dan kami harap, di masing-masing provinsi juga dibentuk oleh BPTD gabungan dengan Dishub dan kepolisian. Perlu ada tindakan, terutama di karoseri yang tidak resmi," jelasnya.
Ditambahkan Budi, saat ini Kemenhub sudah mengatur rancang bangun untuk truk, baik dari panjang maupun lebarnya. Jadi karoseri harus menyesuaikan dengan aturan tersebut.
"Begitu mau selesai pekerjaan kan harus ada SRUT (Surat Register Uji Tipe). Nah sebelum SRUT, ini di karoseri akan dibuat berita acara apakah kendaraan tersebut dibuat sesuai rancang bangun yang ada. Jadi petugas kita nanti dari BPTD akan mengukur kendaraan tersebut, kalau enggak lolos, enggak keluar berita acaranya," terang Budi.
"Ini yang terjadi kemarin di Banten, ada sekitar 1.000 lebih dump truck tidak dibuat berita acara, sehingga tidak lolos SRUT-nya. Jadi tidak bisa didaftarkan ke kepolisian. Karena di polisi harus ada SRUT, baru nanti keluar STNK dan BPKB," pungkasnya. (lua/ddn)
