Seperti yang diungkapkan Dishub DKI Jakarta terkait wewenang penyelenggaraan alat pembatas kecepatan alias polisi tidur yang dibagikan dalam akun jejaring sosial @DishubDKI_Jkt.
"Bikin polisi tidur di lingkungan perumahan atau jalan perumahan harus seizin tingkat walikota lho, jadi tidak boleh sembarangan," cuit @DishubDKI_Jkt.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan peraturan tersebut yang berhak membuat atau menyelenggarakan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
Sementara untuk jalan nasional di luar wilayah Jabodetabek; Kepala Badan Perhubungan Darat, untuk jalan nasional yang berada di wilayah Jabodetabek; Gubernur.
Dan untuk jalan provinsi; Bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa dan Walikota, untuk jalan kota; Serta Badan usaha untuk jalan tol, setelah mendapatkan penetapan Dirjen Perhubungan Darat.
(riar/dry)
Komentar Terbanyak
Jangan Kaget! Biaya Tes Psikologi SIM Naik, Sekarang Jadi Segini
Jangan Pernah Pasang Stiker Happy Family di Mobil, Pokoknya Jangan!
Naik Taksi Terbang di Indonesia, Harganya Murah Meriah