Kamis, 29 Nov 2018 16:49 WIB

Hapus Pajak Motor, PKS: Takkan Ganggu Kas Daerah

- detikOto
Pembayaran pajak kendaraan Foto: Rifkianto Nugroho Pembayaran pajak kendaraan Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta - Janji politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan menghapuskan motor dan menjadikan SIM berlaku seumur hidup, menuai pro dan kontra. Tapi PKS menilai berdasarkan data penggiat Sosial Media Hafidz Ary Nurhadi, ternyata penyerapan pajak motor terbilang kecil.



Sehingga saat dihapuskan maka tidak akan terlalu berpengaruh dengan pendapatan daerah.

"Saya mengamati di medsos, dari program PKS ini banyak yang mengamati, pertama pajak daerah yang akan berkurang dan kedua mengenai transportasi publik (yang akan makin tergerus atau tidak dipilih masyarakat saat pajak kendaraan dihapus)," ujar Hafidz.

Meski demikian Hafidz berpendapat pajak kendaraan, untuk daerah itu sangat-sangat rendah. Dan ini tidak akan mempengaruhi pendapatan daerah.



"Memang ini sangat sulit mencari datanya, yang hanya khusus sepeda motor (pajak kendaraan bermotor-Red). Tapi ternyata yang saya dapat pemasukan pendapatan pajak sepeda motor itu kecil. Sebut saja seperti di Jawa Tengah, pajak motor dari APBD 6-8 persen itu rata-rata. Jawa Barat Rp 2,5 triliun itu hanya 7,5 persen (pendapatan pajak kendaraan-Red)," katanya.

Sedangkan, lanjut Hafidz, banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbuang sia-sia. Sehingga jika pajak kendaraan dihilangkan, maka hal ini tidak akan terlalu mempengaruhi pendapatan daerah.

"Jadi tidak signifikan, berdasarkan data lain. Pemborosan APBD itu mencapai 30 persen, itu kebocorannya. Justru saya mendukung program PKS ini karena membantu menekan pemborosan," katanya.



"Dengan semangat seperti ini, maka ini akan memaksa daerah menghemat dan mengerjaan yang penting-penting dulu (karena sudah tidak ada pajak kendaraan, maka pemerintah daerah harus lebih teliti dalam menggunakan pajak daerah-Red)," katanya.

"Kedua provinsi itu mewakili pemerintah pusat dan ini sampai kabupaten. Ini banyak pengeluaran mengada-ada (tidak masuk akal-Red), misalnya Jawa Barat, ada anggaran untuk memperbaiki atau mempercantik alun-alun kabupaten," tambahnya. (lth/ddn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikoto.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed