FOLLOW detikOto
Senin, 26 Mar 2018 17:20 WIB
Di Daerah, Pertamini Malah Lebih Banyak dari SPBU Pertamina
Pertamini di Brebes, Jawa Tengah sudah mirip SPBU Pertamina, ada rest area dan toiletnya (Foto: Dadan Kuswaraharja)
Bogor - Bensin eceran atau yang biasa diplesetkan dengan Pertamini makin hari semakin menjamur. Tapi karena pemerintah belum memiliki regulasi terkait, PT Pertamina Persero tidak bisa lakukan apa-apa.
Officer Commercial Retail Fuel Marketing PT Pertamina Persero Indra Pratama mengatakan bahwa pemerintah tidak tegas menanggapi hal tersebut. Jadinya, Pertamina membiarkan banyak pelaku bensin eceran bertebaran dan tidak bertanggung jawab.
"Di beberapa daerah persebaran Pertamini sangat banyak, ratusan. Bahkan mengalahkan jumlah SPBU Pertamina," ujarnya di helatan Obrolan Ringan Otomotif, Mitos & Fakta Seputar BBM & Pelumas, Bogor, Senin (26/3/2018).
"Kita selalu berkordinasi dengan pemerintah provinsi dan menyampaikan jangan mau beli bahan bakar di pengecer, karena kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harganya tidak standar. Dari sisi takaran dengan botol-botol yang diklaim satu liter isinya kita kan enggak tahu itu benar atau tidak dan sering kali hanya 800 mili atau 900 mili," tambah Indra.
Tapi dari obrolan tersebut pemerintah tidak memberikan jawaban dengan menandatangani hitam di atas putih. "Pemerintah masih belum membuat juga regulasinya. Ini yang masih jadi dilema, dan Pertamina tidak bisa terjun langsung untuk mengambil tindakan," tutup Indra. (ruk/ddn)
Officer Commercial Retail Fuel Marketing PT Pertamina Persero Indra Pratama mengatakan bahwa pemerintah tidak tegas menanggapi hal tersebut. Jadinya, Pertamina membiarkan banyak pelaku bensin eceran bertebaran dan tidak bertanggung jawab.
Baca juga: Pertamini Modern di Desa |
"Kita selalu berkordinasi dengan pemerintah provinsi dan menyampaikan jangan mau beli bahan bakar di pengecer, karena kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harganya tidak standar. Dari sisi takaran dengan botol-botol yang diklaim satu liter isinya kita kan enggak tahu itu benar atau tidak dan sering kali hanya 800 mili atau 900 mili," tambah Indra.
Tapi dari obrolan tersebut pemerintah tidak memberikan jawaban dengan menandatangani hitam di atas putih. "Pemerintah masih belum membuat juga regulasinya. Ini yang masih jadi dilema, dan Pertamina tidak bisa terjun langsung untuk mengambil tindakan," tutup Indra. (ruk/ddn)
