Jumat, 31 Des 2010 13:50 WIB

Catatan Akhir Tahun

Cerita Soal Rekor, Fuel Pump Sampai Pajak

- detikOto
Jakarta - Tahun 2010 cukup membawa angin segar bagi dunia otomotif tanah air. Setelah sempat terpuruk di tahun 2009 gara-gara krisis ekonomi global, otomotif kembali bergairah. Bahkan tahun ini adalah tahun yang penuh rekor.

Lihat saja penjualan mobil yang diperkirakan tahun ini akan mencapai level tertingginya yakni di atas 700.000 unit. Perkiraan Gaikindo angkanya bakal menembus 730.000 unit, jauh di atas target awal sebanyak 600.000 unit. Di tahun 2009, penjualan mobil hanya mencapai 486.061 unit saja.

Belum lagi penjualan kendaraan roda dua yang bisa mencapai 7 juta unit lebih. Penjualan kedua moda transportasi ini mengukir rekor dalam sejarah.

Namun penjualan yang meroket itu menimbulkan goresan baru. Soalnya angka pertumbuhan kendaraan yang tinggi ini dituding sebagai penyebab kemacetan di beberapa kota besar seperti Jakarta.

Namun industri pun berdalih, bukan mereka yang menyebabkan kemacetan, melainkan pemerintah yang tidak bisa menyediakan infrastruktur jalan yang memadai. Kalangan industri merujuk angka penjualan di negara Jepang, yang meski mencapai angka jutaan tetap tidak membuat macet di negara tersebut.

Yang paling penting dari sini adalah niat pemerintah untuk membuat sarana transportasi yang masif agar bisa mengangkut jutaan komuter dari luar Jakarta dan warga Jakarta.

Dengan alasan tidak ada transportasi yang memadai, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan sendiri yang lebih murah. Bayangkan untuk membawa motor saja ke rumah sekarang tinggal menyediakan uang muka Rp 300 ribu. Bandingkan dengan beberapa tahun lalu, membeli motor agak susah. Motor pun lebih cepat dan lebih ekonomis ketimbang naik angkot atau bus.

Beberapa kalangan menilai jika transportasi massal ini terpenuhi niscaya kemacetan akan terurai. Kita boleh berharap pada MRT agar segera terwujud, dan pembaruan armada-armada bus yang sudah tidak layak karena mengotori udara.

Selain itu untuk mengurangi kemacetan di Jakarta ini, pemerintah akan mulai menerapkan pajak berganda bagi pengguna kendaraan. Pajak yang sudah digodok sejak awal tahun ini akhirnya akan mulai berlaku pada 1 Januari 2011 mendatang.

Dengan pajak ini mereka yang memiliki kendaraan pertama dikenai pajak sebesar 1,5 persen, kendaraan kedua naik 2 persen dan ketiga 2,5 persen sesuai harga mobil. Kendaraan keempat dan selanjutnya pajaknya 4 persen.

Pajak progresif ini tidak dikhawatirkan oleh industri kendaraan, karena masyarakat yang memiliki kendaraan banyak, jumlahnya tidak terlalu besar. Pajak progresif tak terlalu berpengaruh pada harga kendaraan.

Yang lebih dikhawatirkan adalah kenaikan Bea Balik Nama (BBN). Jika BBN naik maka harga mobil akan langsung terkerek naik.

Sementara itu beralih ke pertengahan tahun, pengguna mobil khususnya pemakai bensin Premium dikejutkan oleh fenomena rusaknya fuel pump. Fuel pump tiba-tiba jebol tanpa alasan yang jelas.

Anehnya, fenomena ini hanya terjadi di sekitar Jakarta saja. Mulai dari komunitas, bengkel hingga ATPM kelimpungan karena melonjaknya permintaan fuel pump. Mobil yang baru 500 km jalan dari diler pun tiba-tiba fuel pump-nya jebol karena memakai Premium.

Premium diduga mengandung sulfur dalam kadar yang berlebihan. Namun baik pemerintah dan Pertamina mengklaim Premium yang diedarkannya sudah sesuai spesifikasi.

Akibatnya banyak pemilik mobil yang seperti anti memakai BBM subsidi dan beralih menggunakan bahan bakar lain.

Ironisnya kenjadian tersebut disusul dengan rencana pemerintah yang bakal membatasi penggunaan BBM Premium pada 2011. Lebih tragis lagi karena masalah fuel pump tidak ditemui akar masalahnya dan meredup begitu saja setelah beberapa bulan.

Ada beberapa kalangan yang menuturkan kalau fenomena fuel pump jebol ini selalu berulang pada pertengahan tahun.

Di tahun ini pula, pengguna motor diwajibkan untuk memakai helm SNI. Aturan yang sempat dinilai mengada-ada karena standar SNI yang masih kalah dengan standar internasional.

Industri helm nasional sempat kebingungan dengan peraturan tersebut. Soalnya mereka harus mengeluarkan dana lebih untuk mendapatakan sertifikat helm SNI dari pemerintah. Kenyataan yang paling buruk adalah dipertanyakannya kualitas SNI. Apakah sebanding dengan kualitas standar helm dari luar negeri.

Namun dengan aturan ini, produsen helm lokal mendapatkan berkah yang luar biasa, karena toh helm ber-SNI jadi diburu di mana-mana.

Bagaimana dengan tahun depan ya? Saat ini kita hanya bisa berandai-andai saja.

(ddn/ddn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikoto.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com