DPRD DKI: Pembatasan Motor Langgar HAM

Jakarta - Kemacetan Jakarta sudah menjadi makanan sehari-hari warga kota. Bagi beberapa kalangan salah satu solusinya adalah dengan membatasi produksi kendaraan khususnya kendaraan bermotor. Tapi bagi anggota DPRD DKI Jakarta Hardi, hal itu diskriminatif dan melanggar Hak Asasi Manusia atau HAM.

hHal tersebut diungkapkan oleh anggota DRPD DKI Jakarta, Hardi dalam dengar pendapat DPRD DKI Jakarta dengan komunitas otomotif di Ruang Komisi B, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/10/2010).

"Kalau motor dibatasi saya tidak setuju. Melanggar HAM, itu diskriminasi," ungkapnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta itu menuturkan kalau solusi yang harus dipikirkan oleh Pemda adalah memperbanyak transportasi massal. Bukan dengan pembatasan roda dua.

Transportasi publik harus lebih diperluas lagi. Tidak hanya sampai TransJakarta saja, tapi juga diperluas ke moda transportasi massal lain seperti MRT.

"Ketika pendapatan masyarakat naik, maka dia berhak untuk membeli kendaraan. Kalau tidak boleh, itu namanya diskriminasi," tandasnya.

Rencananya pemerintah akan melakukan pembatasan kendaraan bermotor untuk beberapa ruas jalan, terutama jalan-jalan protokol. Hal itu untuk mengurangi jumlah kendaraan yang beredar di jalanan Jakarta walau transportasi publik sendiri dianggap belum siap.

"Yang jadi masalah ketika macet, orang menumpuk, yang perlu dibatasi orang masuk kesitu, kalau produksi dan hak untuk membeli itu tidak perlu dibatasi," tegasnya.

"Tapi masalahnya transportasi publik kita belum siap. Menampung 1 juta penumpang saja belum sanggup," pungkasnya.
(syu/ddn)