Pertamax Takkan Dijauhi Masyarakat

Jakarta - Pemerintah tetap optimistis masyarakat akan tetap memilih bensin Pertamina saat pembatasan Premium dijalankan. Pertamax tetap akan dipilih masyarakat dibandingkan dengan bensin yang dijual SPBU asing.

"Saya yakin orang tetap pilih Pertamina," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2010).

Evita mengakui, saat ini pemerintah memang sedang gencar melakukan sosialisasi dan penggunaan BBM bersubsidi. Menurut dia, sosialisasi tersebut perlu dilakukan karena hingga saat ini masih banyak pemilik mobil produksi tahun 2000 ke atas yang masih menggunakan premium.

"Sebetulnya ini merugikan konsumen karena itu akan menurunkan efisiensi 15%. Ini kan tujuanya sadarkan masyarakat untuk menggunakan BBM yang sesuai dengan spesifikasinya," katanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut dia, dengan adanya kesadaran tersebut maka masyarakat golongan mampu tidak menggunakan BBM bersubsidi, dan beralih ke non subsidi.

Untuk mendukung hal itu, lanjut Evita, pemerintah tengah fokus menata ulang pendistribusian BBM di tanah air. Penataan ini, salah satunya dengan menyediakan BBM non subsidi di seluruh SPBU yang ada di tanah air.

"Dari sisi kami, yang penting pertamax ada di mana-mana. Jadi semua SPBU akan menjual BBM subsidi dan non subsidi," jelasnya.

Mengenai rencana Pertamina untuk memotong kuota 8% premium di seluruh SPBU yang ada di Jawa dan Bali, Evita mengakui, hingga kini pihaknya masih belum mendapatkan laporan dari Pertamina.

"Kami belum dapat laporan soal itu," jawabnya.

Sebelumnya Vice President Corporate Communication Pertamina, M Harun menyatakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang akan dilakukan Pemerintah mulai awal Oktober mendatang tidak hanya hanya menguntungkan Pertamina, tapi juga operator SPBU asing yang beroperasi di Indonesia.

"Buat Pertamina penjualan Pertamax akan menguntungkan. Tapi yang untungkan tidak hanya Pertamina. Kompetitor kita juga akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini," katanya beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal ini, Media Relations External Affairs & Communications PT Shell Indonesia, Fathia Syarif enggan berkomentar lebih jauh. "Kami baru akan berkomentar kalau sudah ada implementasinya," tukasnya.

(epi/ddn)