Naikkan Harga Ketimbang Pembatasan Premium

Jakarta - Pembatasan BBM bersubsidi Premium dinilai sulit diterapkan. Pemerintah pun sebaiknya memilih langkah menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap ketimbang membatasi BBM bersubsidi.

"Lebih baik pemerintah dan badan pelaksana kegiatan hilir minyak dan gas bumi (BPH Migas) ambil jalan yang sederhana dan lebih murah. Dengan menyesuaikan harga BBM bersubsidi bertahap misalnya Rp 300 per liter," ujar Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Eri Purnomohadi saat berbincang dengan detikOto di Kantornya, Jalan Dharmawangsa X, Jakarta, Selasa (21/9/2010).

Menurut dia, kenaikan harga BBM bersubsidi dinilai lebih mudah diterapkan dibandingkan melaksanakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang membutuhkan banyak persiapan yang cukup rumit.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain memerlukan infrastruktur yang memadai dan dibutuhkan investasi baru, kebijakan ini juga membutuhkan pengawasan dan peraturan yang jelas.

"Kalau dinaikkan kan tidak perlu persiapan yang ribet. Lagipula investasi yang dikeluarkan pengusaha takutnya mubazir, karena belum tentu kalau ini pembatasan ini diterapkan omsetnya tinggi," paparnya.

Lagipula jika pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM bersubsidi maka anggaran subsidi dalam APBN setiap tahun akan terus membengkak seiring dengan peningkatan konsumsi BBM, sebagai akibat dampak dari pertumbuhan jumlah kendaraaan bermotor.

"Lalu subsidinya dialihkan untuk memperbaiki transportasi umum," katanya.

Namun, Eri sendiri merasa pesimistis pemerintah akan berani mengambil kebijakan ini. "Pemerintah mungkin alergi dengan kenaikan harga BBM," tambahnya.

(epi/ddn)