Mobil Hybrid Tak Dapat Dukungan Pemerintah

Jakarta - Toyota sangat berambisi mendatangkan mobil berteknologi tinggi dan ramah lingkungan. Tapi keinginan Toyota tersebut ternyata tidak didukung oleh kebijakan pajak yang terlalu tinggi dari pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Presiden Direktur PT. Toyota Astra Motor (TAM) Johnny Darmawan di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Senin (12/7/2010).

Johnny menjelaskan kalau perkembangan pasar hybrid maupun listrik Indonesia masih sulit, kebijakan pemerintah tidak mendukung perkembangan hal tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kita telaah, harga mobil hybrid kita seperti Prius saja 50 persennya pajak, gimana mau berkembang pasarnya, padahal di negara lain mobil seperti ini malah diberi intensif," keluh Johnny.

Karena pajak yang tinggi itulah hybrid menurut Johnny tidak akan berkembang selama sikap pemerintah seperti sekarang ini.

"Semua bersumber ke pemerintah. Tergantung mereka mau kemana," ujarnya.

Padahal kalau saja pemerintah mau menurunkan tarif pajak untuk kendaraan-kendaraan ramah lingkungan perkembangan pasar hybrid pasti berkembang dengan pesat di Indonesia.

"Sekarang semua mau beli mobil hybrid, tapi kalau tahu harganya semua mundur teratur," jelasnya.

Sementara untuk mobil listrik lebih sulit lagi. Karena bila hybrid diperkirakan baru 5-6 tahun lagi kelihatan perkembangannya, mobil listrik menurut Johnny akan lebih lama lagi bahkan paling cepat 10 tahun lagi baru bisa dipasarkan.

"Hybrid saja sudah susah apalagi listrik," pungkas Johnny.

Sebelumnya, pada IIMS 2009 lalu, Menkeu saat itu yakni Sri Mulyani sempat menyebutkan insentif untuk mobil ramah lingkungan tengah dikaji pemerintah. Namun hingga saat ini, insentif yang dimaksud belum terwujud.

(syu/ddn)