Pajak Progresif Hanya Sesaat Turunkan Penjualan

Jakarta - Dampak penerapan pajak penjualan progresif untuk kendaraan bermotor sejalan dengan ditetapkannya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) akan memukul sektor otomotif terutama dari sisi penjualan.

Namun pemerintah menilai dampaknya hanya sesaat saja. Pemerintah akan aktif memberikan rangsangan bagi industri dalam bentuk stimulus.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Fahmi Idris ketika ditemui di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2009).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada tahap pertama akan berpengaruh, berdampak pada angka penurunan jumlah penjualan. Menurut saya dalam jangka panjang, akan kembali ke format semula, memang tahap pertama akan berpengaruh," jelas Fahmi.

Menurut Fahmi, berapa lama dampak sesaat itu sangat tergantung pemulihan daya beli masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor.

Untuk itu pemerintah berencana akan menyeimbangkan kebijakan lain untuk menekan dampak pajak tersebut diantaranya dengan kebijakan fiskal lainnya.

"Tentu dari segi fiskal ada penyeimbangnya, yaitu penurunan, pemberian kemudahan pemberian fasilitas, akan ada dari aspek fiskal, berbentuk stimulus," jelas Fahmi.

Dalam UU PDRD khusus untuk pajak progresif kendaraan bermotor dan BBM kendaraan bermotor ditentukan masa sosialisasi selama 3 tahun, dimana ketentuan itu sudah berlaku pada tahun 2010.

Dalam UU PDRD yang baru, tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan pribadi dapat diterapkan tarif progresif yang besarannya tergantung dari pemerintah daerah. Pajak ini resmi diteken pada Selasa 18 Agustus 2009 lalu, meski semua produsen otomotif menolak adanya pajak ini. (hen/ddn)