Kendaraan Dibatasi, Jakarta Bisa Bangkrut

Jakarta - Meski populasi roda dua di Jakarta makin hari makin meningkat dan padat,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa membatasinya. Sebab pendapatan
pemerintah dari kendaraan bermotor adalah yang terbesar dibanding dengan sektor lain.

Pendapatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari sektor otomotif menurut DPRD DKI Jakarta bahkan sangat dominan dan mencapai angka 60 persen dari pendapatan pemerintah daerah. Dengan begitu pembatasan produksi atau pun penjualan mungkin tidak dapat dilakukan.

"Kalau dibatasi, Jakarta bisa bangkrut," ungkap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin dalam dengar pendapat DPRD DKI Jakarta dengan komunitas otomotif di Ruang Komisi B, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/10/2010).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam dengar pendapat yang dihadiri oleh perwakilan Road Safety Association (RSA) yang mewakili 70an klub motor dibawahnya dan FK30 yang mewakili lebih dari seratus komunitas mobil ini Nurdin menjelaskan kalau pendapatan kota DKI Jakarta kini didominasi dari sektor otomotif. Sehingga tidak mungkin Jakarta akan melarang pembelian mobil atau motor.

Namun meski begitu, politisi asal PKS ini mengakui harus ada solusi untuk
mengurai kemacetan di Jakarta yang saat ini menurutnya sudah semakin akut.

Langkah yang paling mungkin adalah membatasi penggunaan kendaraan di kawasan tertentu.

Dam untuk membuat langkah itu berhasil, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menurutnya harus menyediakan transportasi massal yang lebih memadai untuk mendorong masyarakat agar mau meninggalkan kendaraan mereka dan beralih ke angkutan umum.

"Saya sudah beri PR ke mereka (Pemprov Jakarta) agar membuat peta, darimana kebanyakan orang datang, dimana tumpahnya dan bagaimana cara mengurainya," tegasnya.

Pasar motor di Indonesia sendiri tahun ini diperkirakan akan mampu menembus rekor terbaru dengan penjualan total hingga 7 juta unit. Dan Jakarta merupakan salah satu daerah terbesar serapan motor itu.

Dengan makin meningkatnya penjualan motor, pendapatan pemerintah Jakarta pun secara langsung meningkat diperkirakan tahun ini pendapatan DKI Jakarta dari sektor otomotif mencapai angka lebih dari Rp 3,5 triliun.

Angka itu didapat dari keuntungan yang di ambil pemerintah Jakarta dengan
memungut dana mulai dari biaya balik nama kendaraaan bermotor (BBNKB), pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dari pengendara.

Dan diperkirakan, ada sekitar 11 juta kendaraan yang berada di kawasan DKI Jakarta yang terdiri dari 8 jutaan motor, 3 jutaan mobil dan sekitar 800an kendaraan umum.

(syu/ddn)