Aturan Helm SNI, Hanya Akal-akalan Pemerintah?

Jakarta - Aturan baru yang mengharuskan semua helm yang digunakan memiliki kualitas
jaminan mutu yakni Standar Nasional Indonesia (SNI) dipandang hanyalah sebagai akal-akalan pemerintah dalam hal ini Depperin kepada para distributor helm.

Sebab walaupun akan diberlakukan pada 25 Maret 2009 mendatang, sampai saat ini
Depprin ternyata belumlah memiliki metode pengujian yang jelas untuk membuat SNI tersebut.

"Sampai hari ini saya belum tahu metode pengujian yang bagaimana yang akan
dilakukan untuk mendapatkan SNI," ungkap Deputy Director PT Central Sole Agency Willlianto Husada yang menjadi pemasok helm bermerk KBC dan Spark di Indonesia ketika dihubungi detikOto, Senin (16/03/2009).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Willianto pembicaraan yang dilakukan antara distributor dan Depperin mengenai hal ini masihlah berputar pada penempatan logo SNI pada helm.

Sebab pihak Depperin menginginkan setiap helm baik lokal maupun impor mengembos logo SNI di batok belakang helm.

Sementara para distributor merasa keberatan karena hal tersebut pastilah akan mengeluarkan banyak biaya.

"Jadi pembicaraan dengan Depperin hingga saat ini hanya berputar di masalah itu saja," ucap Willianto.

Hal ini sangatlah mengherankan karena sebenarnya sebuah logo standarisasi
semacam SNI tersebut haruslah memiliki metode pengujian yang dapat
dipertanggung-jawabkan seperti halnya standar yang diterapkan untuk mendapatkan sertifikat DOT ataupun Sneel.

"Hal ini memang cukup mengherankan, namun apa pun metode yang nantinya akan digunakan oleh Depperin kami sih sebagai distributor siap-siap saja," ujarnya.

Namun ketika detikOto menanyakan lebih jauh tentang keanehan tersebut, Willianto hanya tertawa.

"Yah itu mungkin cuma mainan mereka saja," tutur Willianto.

Dan kalau pun setiap distributor mengamini keinginan Depperin tersebut sangatlah mustahil untuk mengaplikasikannya di produk mereka dalam jangka waktu singkat.

Namun terlepas dari keanehan tersebut, Willianto juga menyadari bahwa
standarisasi semacam ini memanglah penting untuk menghalau masuknya helm-helm illegal yang bermutu rendah.

"Hanya saja implementasinya saja yang mungkin harus diperjelas," tutup Willianto. (syu/ddn)