.webp)
Bulan September akan berakhir sepekan lagi. Tapi, insentif untuk kendaraan listrik yang dijanjikan Pemerintah belum juga turun. Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengkritik Pemerintah soal insentif kendaraan listrik yang maju-mundur.
Pada Agustus lalu, Purbaya Yudhi Sadewa yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, menyebut subsidi pembelian motor listrik bisa mulai berjalan pada September 2026. Namun, hingga menjelang akhir September ini, insentif kendaraan listrik itu belum juga turun.
Moeldoko mengkritik kebijakan pemerintah yang seakan-akan bakal memberikan insentif untuk kendaraan listrik tapi tak kunjung direalisasikan. Padahal, Moeldoko menyebut, banyak nilai positif dari kendaraan listrik. Menurutnya, dengan penggunaan kendaraan listrik, maka subsidi BBM yang sangat besar bisa ditekan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya, kalau pemerintah menikmati seperti itu, jangan ragu-ragu untuk memberikan insentif. Kenapa insentif maju mundur, maju mundur, kayak umbel saja gitu loh," kata Moeldoko dalam RDPU Panja Pengembangan Ekosistem dan Daya Saing Industri Kendaraan Listrik Nasional bersama Komisi VII DPR RI.
Moeldoko mengkritik cara Pemerintah yang terus menjanjikan insentif untuk kendaraan listrik tapi tak kunjung terbit. Ini bisa membuat pabrikan kendaraan listrik di Indonesia terganggu. Masyarakat cenderung menunda pembelian kendaraan listrik karena menunggu kepastian insentif dari Pemerintah.
"Jadi kadang diberikan harapan, besoknya lagi nunggu lagi kapan akan diberikan. Sehingga apa yang terjadi? Seluruh dealer-dealer kita, pabrikan, itu stuck sekarang. Dengan stuck itu risikonya, banyak dealer yang mati. Karena apa? Karena masyarakatnya menunggu. Kapan ini subsidi diberikan? Akhirnya nggak beli-beli motor. Itu persoalan besar ini. Jadi mohon nanti DPR juga memberikan dukungan penuh untuk pemerintah tidak ragu-ragu memberikan insentif," sebut Moeldoko.
Menurutnya, kebijakan Pemerintah yang hanya memberikan insentif dalam waktu singkat membuat pelaku industri tidak mendapat kepastian.
"Sekarang ini kebijakan tentang insentif itu setahun, berikutnya janji lagi. Nunggu belum turun-turun, entar lagi mungkin ingat kasih lagi setahun. Ini tidak membawa kepastian bagi para pelaku industri. Minimum 3 tahun lah dijanjiin. Oke kasih insentif 3 tahun, sehingga ada kepastian," katanya.
