Berita Otomotif Terbaru Dalam Dan Luar Negeri
Jumat 18 Desember 2015, 18:34 WIB

'Taksi-Ojek Online Marak Karena Pemerintah Gagal Sediakan Transportasi Publik'

Arif Arianto - detikOto
Taksi-Ojek Online Marak Karena Pemerintah Gagal Sediakan Transportasi Publik Foto: Hardani
Jakarta - Pemerintah telah mencabut pelarangan operasi ojek berbasis aplikasi online, Go-Jek. Para penggiat keselamatan berkendara yang tergabung di Road Safety Association (RSA) menilai pelarangan itu merupakan hak dan domain pemerintah, namun pelarangan semestinya diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai.

"Kami melihat meruyaknya ojek dan taksi online ini karena gagalnya Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana transportasi publik sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang," ujar Ivan Virnanda, Ketua Umum RSA Indonesia dalam siaran pers yang diterima detikOto, Jumat (18/12/2015).

Menurutnya, transportasi umum yang ada saat ini masih jauh dari harapan yang diamanatkan Undang-Undang. "Masih segar di ingatan, kasus kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di Tubagus Angke, Jakarta Barat dan di ruas tol Cipali yang menewaskan puluhan orang beberapa waktu lalu," ujarnya.

RSA juga mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan transportasi umum merupakan amanat Undang-Undang No. 22 tahun 2009 terutama Pasal 138 dan Pasal 139. Pasal itu dengan jelas   menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat dan terjangkau.

Bahkan, pemerintah diminta untuk tidak sekadar memberi janji-janji, apalagi hanya memuaskan hasrat kepentingan beberapa pihak untuk sekadar memperbaiki nama di masyarakat. Realisasi pembangunan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu sekaligus terjangkau selambat-lambatnya sebelum triwulan 2016.

Saat ini, pemerintah dinilai belum serius menangani permasalahan transportasi umum. Terbukti, keputusan Menteri Perhubungan yang melarang beroperasinya angkutan umum berbasis aplikasi online melalui Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 diminta dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Dari kejadian ini kita bisa melihat Pemerintah belum serius menangani permasalahan transportasi publik. Tidak adanya koordinasi di tingkat atas, rakyat pengguna jasa transportasi bisa menjadi korban," tutur Nursal Ramadhan, Sekretaris Jenderal RSA Indonesia.

Surat itu ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.


(arf/ddn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikoto.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed